Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Jakarta – Kontroversi Panji Gumilang dan Al Zaytun belum menemui titik akhir. Sederet pernyataan Panji Gumilang dinilai telah melakukan penistaan agama. Saat ini pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Panji Gumilang pun telah dipanggil ke Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataannya.
Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq menilai ajaran Panji Gumilang yang diberlakukan di Ponpes Al Zaytun merupakan aliran sesat.
“Jadi saya kira ini aliran yang sesat dan menyesatkan, karena ini membuat resah masyarakat,” kata Muhyidin dikutip dari laman tvonenews.com, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Ishaq menjelaskan sejumlah aliran sesat yang dinilainya itu berdasarkan adanya ajaran-ajaran yang menyimpang pada syariat Agama Islam.
Ia mencontohkan gaya Panji Gumilang yang seenaknya menafsirkan Al Qur’an dalam setiap pidatonya. Bahkan, cara beribadah salat yang diajarkan oleh Panji Gumilang pada Ponpes Al Zaytun terbilang nyata melenceng dari ajaran Islam.
” Al Zaytun perlu disikapi secara lugas, karena informasi yang beredar bahwa Panji Gumilang itu seenaknya untuk memberi tafsir tentang Al Quran. Padahal seseorang tidak boleh seenaknya untuk memberikan tafsiran, itu kan sanksinya sangat berat, ganjarannya neraka,” kata Ishaq.
“Yang kedua, konon kabarnya kalau di video itu, salatnya agak renggang, padahal kan harusnya dirapatkan, terus yang ketiga ada istilah tebus dosa, ini apa?. Katanya kalau mereka yang melanggar itu harus bisa membayar dengan ketentuan sekian gitu, di Islam tidak kenal itu,” sambungnya.
Ia mendorong pemerintah untuk mengambil sikap tegas dalam polemik pengasuh Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Pasalnya, ajaran sesat yang disampaikan Panji Gumilang dapat mengancam keutuhan NKRI.
“Yang terakhir bahwa Al-Zaytun ini kan merusak keutuhan NKRI, sangat mengancam keutuhan NKRI, sebagai masyarakat dan pengurus NU saya sangat berharap diambil tindakan tegas untuk segera dibubarkan, dan kalau memang ternyata ada indikasi pidana ya harus dilakukan penahanan, dan terus dilakukan proses hukum yang transparan,” pungkasnya.
