Aksi Intoleran dan Perilaku Ekstrem Perusak Masjid Seakan Kebal Hukum di India?

0
9528
epa08249289 People leave their burnt houses after clashes in New Delhi, India, 26 February 2020. At least 24 people have been killed in the fighting that broke out between supporters and opponents of the controversial Citizenship Amendment Act (CAA). The law, which was passed on 10 December 2019, grants a pathway to Indian citizenship to refugees from Hindu, Jain, Buddhist, Sikh, Parsi or Christian communities fleeing from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, but excludes those adhering to the Muslim faith. EPA-EFE/RAJAT GUPTA

NEW DELHI – Bentrokan yang terjadi di India telah menelan 27 korban tewas dan ratusan lainya mengalami luka-luka, aksi intoleran dan perilaku ekstremis dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak dan membakar bangunan Masjid ibukota India, di wilayah timur laut Delhi, menjadi target terakhir gerombolan anarkis. Massa yang meneriakkan “Jai Shri Ram” (Hail Lord Rama) membakar sebuah masjid di wilayah Ashok Nagar.

Sebelum melakukan aksi brutal merusak dan kemudian pembakaran masjid, kelompok anarkis terlebih dahulu memanjat menara masjid dan mengeluarkan pengeras suara. Selain itu, mereka mengibarkan bendera safron, yang digunakan umat Hindu di kuil-kuil.

Para pengamat menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berperilaku intoleran dan ekstrem tersebut akan mengejutkan masyarakat. Namun, menyerang menyerang tempat-tempat keagamaan selama bentrokan komunal terjadi adalah sebuah norma. Sebab, kasus-kasus terhadap penyerang sulit diusut hingga peradilan.

Salah satu contoh kasus terjadi pada 6 Desember 1992. Ribuan aktivis dan pemimpin Hindu ekstremis bersekutu dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, menjadi dalang dibalik pembongkaran masjid yang bersejarah pada abad ke-16, Masjid Babri, di kota Ayodhya, Provinsi Uttar Pradesh.

Polisi menemukan 68 orang bertanggung jawab atas pembongkaran itu. Termasuk di antaranya beberapa pemimpin terkemuka BJP dan pakaian Hindu Vishwa Hindu Parishad atau VHP.  Namun hingga saat ini, kasus masih berlanjut di berbagai pengadilan.

Dalam kasus pembongkaran Masjid Babri, 49 tersangka tewas. Mereka yang menghadapi persidangan selama tiga dekade terakhir termasuk mantan Wakil Perdana Menteri Lal Kishan Advani, mantan Ketua Uttar Pradesh Kalyan Singh, beberapa mantan menteri, dan beberapa anggota parlemen. Setelah 27 tahun investigasi, persidangan belum berakhir dan tidak ada yang dihukum.

Dilansir di Anadolu Agency dan dikutip dari laman republika.co.id, pengamat politik di India percaya jika keadilan diberikan dalam kasus Masjid Babri, maka tidak ada tempat ibadah lain yang akan diserang atau dinodai.  Mereka menyebut hingga kini tidak ada pencegahan hukum terhadap penyerang.

Mahkamah Agung India pada 9 November 2019, memutuskan kepemilikan tanah situs Masjid Babri diserahkan kepada umat Hindu untuk pembangunan sebuah kuil Ram Hindu. Namun, pengadilan menggambarkan pembongkaran masjid sebagai tindakan kriminal.

“Keadilan belum dilakukan dalam kasus pembongkaran Babri sejauh ini. Saya percaya hal ini mendorong orang-orang yang anti-sosial dan anti-nasional untuk melakukan tindakan serupa. Mereka tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi bahkan jika mereka menyerang tempat keagamaan milik umat Islam,” ujar Pengacara Mahkamah Agung, Ehtesham Hashmi dikutip di Anadolu Agency, Kamis (27/2). Hasmi melanjutkan, mereka bahkan percaya jika mereka dapat menjadi pemimpin dan dapat memperoleh dukungan dari komunitas Hindu untuk tindakan mereka. Pemerintah pun tidak akan mengambil tindakan untuk aksi mereka.