negara islam
negara islam

Fikih Politik (2): Bentuk Ideal Pemerintahan Negara dalam Islam

Ada dua tokoh yang sering dijadikan rujukan ketika membicarakan politik Islam. Yakni al Mawardi dan al Maududi. Dua tokoh ini mencoba menawarkan sistem pemerintahan yang ideal menurut Islam. Tentu saja, tawaran tersebut merupakan hasil kreatifitas ijtihad mereka berdua, karena baik al Qur’an maupun hadist tidak secara tegas menunjuk satu sistem pemerintahan paling ideal menurut Islam.

Sistem pemerintahan menurut al Mawardi

Al Mawardi dalam karyanya Ahkamus Sulthaniyah memaknai imamah dengan Khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Pengangkatan imamah bisa dilakukan dengan cara majelis syura (pemufakatan) dan bai’at (persetujuan dan pengakuan umat).

Lanjut al Mawardi, untuk mekanisme pengangkatan imam atau pemimpin negara menggunakan dua pola; yaitu Ahlul Halli wal Aqdi dan dan penunjukan atau wasiat dari imam.

Ahlul Halli wal Aqdi dibentuk dengan mekanisme Akhlul Ikhtiar (pemilih) dan Ahlul Imamah (yang berhak dipilih). Ahlul ikhtiar bukan semua masyarakat, tapi orang-orang yang terpilih sebagai wakil rakyat dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya, adil, mengetahui syarat-syarat pemimpin, dan mampu menentukan pilihan dengan bijaksana. Mereka inilah yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi.

Demikian juga ahlul imamah, harus memenuhi beberapa syarat. Diantaranya, adil, memiliki ilmu pengetahuan dan kecakapan tentang syarat-syarat seorang imam serta memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam menentukan siapa pemimpin yang terbaik.

Selanjutnya, antara pemimpin dan masyarakat terjadi semacam kontrak. Masyarakat harus patuh terhadap pemimpin selama ia tidak melanggar kesepakatan. Selama ia memimpin dengan standar yang telah ditetapkan di atas. Akan tetapi, jika seorang pemimpin melanggar syarat-syarat tersebut masyarakat memiliki kewenangan untuk mema’zulkan atau memecat pemimpin yang bersangkutan.

Sistem Pemerintahan menurut al Maududi

Menurut Abul A’la al Maududi dalam karyanya The Islmic Law and Constitution (Hukum dan konstitusi; politik Islam), sistem pemerintahan ideal menurut Islam adalah Teo demokrasi atau pemerintah demokratik ilahi. Konsep ini berbeda dengan sistem Teokrasi yang pernah jaya di Eropa, dimana agama dan Tuhan hanya dijadikan stempel kelompok tertentu untuk mengeksploitasi masyarakat.

Baca Juga:  Kaidah Cabang Kedua : Yang Lalu Biar Berlalu

Sistem teo demokrasi berarti kedaulatan tertinggi ada pada Allah, bukan rakyat. Rakyat hanya memiliki kedaulatan yang terbatas dalam naungan syariat Islam. Hukum negara harus berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya, karena hanya hukum Allah dan rasul-Nya yang paling benar. Semua masalah pemerintahan dan sosial yang tidak diatur dalam syariat dibahas dan diatur dengan cara mufakat atau konsensus. Pada dasarnya manusia tidak berhak membuat hukum. Karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan watak dasar wahyu.

Dalam sistem ini lembaga eksekutif terikat dengan kepentingan umat Islam secara umum dan masyarakat muslim memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang pemimpin. Segala urusan pemerintahan dan segala aturan yang berkaitan dengannya yang kebetulan tidak ditegaskan secara jelas oleh syari’at Islam, maka diputuskan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Namun demikian, ada satu hal yang disepakati oleh al Maududi, yakni setiap muslim berhak menjadi Khilafah (pemimpin), khilafah tidak dikhususkan pada kelompok atau kelas tertentu. Disinilah letak perbedaan sistem pemerintahan yang digagas al Maududi dengan sistem mamlakah (kerajaan).

Secara esensial, Teo demokrasi berarti Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat. Akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Secara sederhana teo demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, tetapi kedaulatan tersebut dibatasi dan diawasi oleh Tuhan.

Menurut al Maududi, ada empat ciri utama negara Islam.

Pertama, kedaulatan ada di tangan Allah. Kedua, hukum tertinggi negara adalah syari’ah. Ketiga, pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk melaksanakan kehendak-kehendak-Nya. Dan keempat, pemerintah tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas-batas yang ditetapkan Allah.

Hukum yang dianut oleh negara adalah hukum Islam yang bersumber pada al Qur’an, hadits, tradisi (atsar) para Khulafaur Rasyidin dan fuqaha.

Baca Juga:  Catatan Pencarian Jejak Khilafah di Nusantara (Bagian I)

Untuk pemilihan kepala negara sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam. Umat Islam tidak diperbolehkan merebut kekuasaan dengan cara paksa atau kekerasan. Pemilihan kepala negara diserahkan kepada umat Islam sesuai dengan prinsip dan kehendak umat Islam.

Mana yang paling ideal antara sistem pemerintahan Islam yang ditawarkan oleh al Mawardi dan al Maududi?

Kalau bertanya, sistem pemerintahan negara model apa yang direkomendasikan Islam? Jawabannya akan tidak berujung. Karena hubungan antara agama (Islam) dengan negara atau din wa siyasah menjadi narasi dan perdebatan tak berujung, sekarang dan masa mendatang.

Hal ini karena al Qur’an sendiri hanya menetapkan nilai-nilai universal mengenai aktifitas sosial dan politik. Al Qur’an hanya menginformasikan nilai-nilai dasar keadilan, persaudaraan, persamaan, musyawarah, dan lain-lain.

Begitu pula hadits, tidak ada yang menginformasikan dengan jelas tentang politik atau pemerintahan dan negara. Sama seperti al Qur’an, hadits hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar; seperti al ‘adalah (keadilan), al Musawa (kesetaraan), Syura (musyawarah), dan ukhuwah (persaudaraan).

Berdasarkan hal ini, pembentukan negara Islam dalam arti yang formal dan ideologis menjadi tidak perlu dan tidak dibutuhkan selama negara berpegang pada prinsip-prinsip tersebut.

Karena itu, tidak ada bentuk kongkrit yang ditawarkan oleh Islam tentang sistem pemerintahan yang paling ideal. Tentang bentuk negara masyarakat muslim diserahkan kepada kreativitas ijtihad umat Islam dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh al Qur’an dan hadits. Bisa khilafah, demokras, teokrasi, mamlakah (kerajaan), Teo demokrasi dan bentuk pemerintahan yang lain.

Sebagai bukti kalau tidak ada bentuk pemerintahan yang paling ideal yang ditawarkan oleh Islam, Negara Madinah tidak disebut “Dawlah Islamiyah”. Negara Madinah yang masyarakatnya majemuk secara agama dan ras diselenggarakan berdasarkan “Konstitusi Madinah”, tidak berdasarkan al Qur’an dan hadits secara formal.

Baca Juga:  Kritik Pemikiran Muhammad Bin Jamil Zainu (2) : Apakah Merayakan Maulid Nabi Menyerupai Perayaan Natal?

Bagaimana dengan sistem khilafah yang diklaim sebagai bentuk negara yang direkomendasikan oleh Islam?

Klaim khilafah sebagai institusi politik yang direkomendasikan oleh Islam sama sekali tidak memiliki legalitas dalil.

Empat Khulafaur Rasyidin pasca Nabi tidak bisa diajukan untuk mengabsahkan khilafah sebagai bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Abu Bakar diangkat secara “aklamasi” dengan bai’at. Ia menyebut dirinya dengan “khilafatu Rasulillah”. Umar bin Khattab diangkat berdasarkan wasiat dari Abu Bakar, gelarnya “Amirul Mukminin “. Usman bin Affan terpilih karena dinilai paling mumpuni dari 6 kandidat yang direkomendasikan oleh Umar. Dan, Ali bin Abi Thalib diangkat oleh sebagian umat Islam setelah Usman bin Affan terbunuh karena ulah pemberontak.

Empat orang Khulafaur Rasyidin diangkat dengan ragam cara, bukan berdasarkan politik dinasti, tidak pula model khilafah. Bahkan, sistem pengangkatan empat orang tersebut mencerminkan sistem demokrasi meskipun praktiknya berbeda dengan konteks demokrasi modern.

Dengan demikian bisa disimpulkan, ranah politik dan sistem sebuah negara merupakan wilayah ijtihadi. Bentuk negara ideal diserahkan kepada kreatifitas ijtihad umat Islam. Nama dan bentuknya bisa beragam.

Agama Islam hanya meletakkan pondasi dasar tentang sistem negara. Baik al Qur’an maupun hadist hanya memuat prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai universal dalam mengatur aktifitas sosial dan politik.

Nilai-nilai dasar yang termuat dalam al Qur’an dan hadits untuk mengatur politik dan sistem bernegara antara lain; ‘adalah (keadilan), musawah (kesetaraan), Syura (musyawarah), dan ukhuwah (persaudaraan).

Sekali lagi, apapun bentuk dan nama sebuah sistem pemerintahan selama memuat prinsip-prinsip dasar tersebut, maka itulah sistem pemerintahan ideal menurut Islam.

Bagikan Artikel ini:

About Faizatul Ummah

Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Check Also

Pernikahan beda agama

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Islam dan Negara

Pernikahan beda agama kembali menjadi polemik dan perbincangan hangat publik Indonesia. Topik ini semakin hangat …

memilih pemimpin

Fikih Politik (3): Hukum Memilih Pemimpin dalam Islam

Dalam Islam, keberadaan seorang pemimpin adalah suatu keharusan. Dalam term fikih disebut “wajib bil aqli …