cyber crime
cyber crime

Islam Menyikapi Cyber Crime

Masih hangat dalam pemberitaan di dunia maya, kasus pencurian data atau cyber crime. Beberapa bulan terakhir, masyarakat dan pemerintahkan dihebohkan dengan peretesan data individu maupun lembaga komunitas. Korbannya bukan hanya orang biasa, meliputi orang-orang penting di negeri ini. Bahkan menurut CNBC Indonesia (10/11/2022), surat rahasia untuk presiden Joko Widodo dikabarkan telah diretes.

Menghimpun data dari tempo.co (8/11/2022), telah terjadi tujuh kebocoran data yang terjadi selama kurun waktu dari awal 2022. Mulai dari kebocoran data milik BI, rumah sakit, beberapa perusahaan besar indonesia, bahkan 17 juta pelanggan PLN dan 26 Juta pengguna indihome tidak luput dari target serangan hacker. Artinya, kasus pencurian data yang sangat masif dilakukan belakangan ini membutuhkan langkah yang kongkrit.

Disadari perkembangan teknologi yang begitu pesat telah memudahkan kegiatan umat manusia sehari-hari dalam beraktifitas. Pandemi covid yang mengharuskan untuk pembatasan kegiatan dari rumah, dengan kehadiran tehnologi, pertemuan bisa tetap dilaksanakan secara virtual. Arsip dan dokumen tidak harus bertumpuk-tumpuk dipajang di lemari ataupun disimpan di gudang, cukup dengan menggunakan penyimpanan data di dunia digital sebanyak apapun.

Tetapi, yang perlu disadari, bahwa kemudahan umat manusia dalam hal data dan yang berkaitan dengan tehnologi telah juga membawa dampak negatif. Diibartkan pisau bermata dua, di satu sisi membantu meringankan beban umat  manusia, namun di sisi lain menjadi bumerang bagi umat manusia itu sendiri. Kasus di atas jelas membuat gaduh dan resah petinggi negeri dan masyarakat Indonesia.

Negara dalam hal keamanan data pribadi sejak awal telah konsisten. Dalam undang-undang kita, telah diatur tentang perlindungan data pribadi. Mulai dari pembukaan undang-undang dasar 1945 pasal 18G ayat 1,  UU no 7 tahun 1971, sampai yang terbaru dengan disetujui bersama dan disahkannya UU PDP (perlindungan data pribadi) oleh parlemen.

Islam sendiri memandang mengambil hak orang lain tanpa izin sebagai sesuatu yang diharamkan. Salah satu firman Allah yang menyebutkan secara jelas adalah al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang bathil dan jangan kalian menyuap menggunakan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”

Juga terdapat beberapa hadis yang mendukung ayat di atas, salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al Juzjani, Imam Dar Al Quthni dari Sahabat Anas:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسِهِ

“Tidak halal bagimu harta seorang muslim, kecuali kerelaan dari dirinya.”

Fikih, sebagai produk hukum Islam, mempunyai pandangan dalam kasus cyber crime, dalam istilah kitab kuning disebut sebagai ghasab. Menurut Syekh Wahbah Az Zuhaili dalam Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu (Dar Al Fikr, Juz 6, h 4790)

وعرف الشافعية والحنابلة الغصب بأنه الاستيلاء على حق الغير {من مال او اختصاص} عدوانا أي على وجه التعدي او القهر بغير حق

Para Ulama Syafi’i dan Hanbali memberikan pengertian tentang Ghasab sebagai  penguasaan terhadap hak orang lain (berupa harta atau kekuasaan) dengan cara menyalahi peraturan (ilegal) atau paksaan.

Jadi di sini jelas, bahwa kasus pencurian data yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah pengambilan data individu secara ilegal dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Terlepas nanti untuk beberapa kepentingan seperti dikomersialkan ataupun hanya iseng belaka, tetapi cara yang dipergunakan mereka salah.

Melihat dari sudut pandang lain terhadap para pelaku cyber crime, salah satunya aspek sosial seorang pelaku. Menurut  Jaza Nabila Taufik dalam Jurnalpost.com (25/4/2021), mengutip teori pembelajaran sosial yang dikembangkan Albert Bandura, bahwa para pelaku memiliki keterkaitan atau berasosiasi dengan kelompok yang menganggap perilaku atau kegiatan ini sebagai tindakan yang positif, terlebih setelah mereka mendapat tambahan informasi dan pengetahuan, rasa puas dan kebanggaan.

Kesimpulannya, kasus pencurian data akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan semua pihak. Meski kejadian ini bukan hal baru. Tetapi kita dihantui oleh rasa takut akan keamanan data pribadi kita bahkan dituntut untuk selalu waspada. Negara dengan supremasinya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Islampun sebagai agama mayoritras juga perlu untuk berbicara dan mempertegas tentang hukum dan pandangan agama tentang keharaman melakukan hacking terlebih untuk blackmailing (penjualan secara ilegal sebagai bentuk pemerasan). Wallahu A’lam.

Bagikan Artikel ini:

About Ahmad Rofiq

Check Also

joki tugas

Hukum Joki Tugas Menurut Pandangan Islam

Islam menganjurkan pemeluknya untuk menuntut ilmu. Salah satu sabda nabi yang sangat masyhur adalah “Menuntut …

r20

Islam & Perdamaian; Respon terhadap Penolakan Auma (Aliansi Ulama Madura) atas Kehadiran Pemuka Agama Yahudi di Acara R20

Beberapa hari yang lalu, berita yang dimuat oleh Jawa Pos (18/10/2022), mengabarkan tentang penolakan sebuah …