maharaja akbar

Maharaja Akbar: Sultan Agung India yang Mendamaikan Perbedaan Agama

Konflik muslim-Hindu di India sejatinya tidak layak terjadi dan berlarut-larut jika mereka mampu mewarisi nilai dan sikap Maharaja Akbar yang mampu mendamaikan perbedaan agama.


India pada masa tertentu pernah dipimpin oleh seorang penguasa yang hebat, dan membawanya pada puncak kejayaan. Dialah Jalaluddin Muhammad Akbar atau lebih dikenal dengan Maharaja Akbar. Tak heran jika penguasa Kesultanan Mughal (Moghul) ke-3 ini punya julukan Akbar, artinya, yang Agung.

Kesultanan Mughal di India pada masa itu bercorak Islam. Berawal dari penaklukan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul-Malik mewakili Dinasti Umayyah pada 711 Masehi. Sejak itulah, Islam dikenal oleh masyarakat India, dan memiliki pengaruh kuat hinga kini, meski mengalami pasang surut akibat gesekan politik, hingga sering meletus konflik horizontal, antara umat Hindu dengan Islam, sebagaimana terjadi beberapa hari terakhir, yang sebenarnya memiliki akar sejarah lama.

Namun jika mengacu pada pengalaman pemerintahan Maharaja Akbar, potensi konflik antar agama itu dapat diatasi dengan sikap toleran dan moderatismenya. Di antara kebijakan yang diterapkan oleh Maharaja Akbar adalah Sulh-i Kull atau Shalakul yang berarti toleransi universal.

Konsep Sulh-i Kull atau Shalakul, menurut Karen Amstrong dalam Islam: A Short History (2000) merupakan aturan politik yang mengekspresikan cita-cita sufi, yaitu perdamaian universal yang secara positif mencari kesejahteraan materi dan rohaniah dari semua umat manusia.

Maharaja Akbar memang dikenal luas sebagai seorang penguasa yang mencintai perdamaian, dan kerenanya, ia sangat menghargai perbedaan, termasuk perbedaan agama. Pada masanya, ia mempersilahkan umat Hindu untuk beribadah di dalam istana. Bahkan, di antara istrinya ada yang beragama Hindu, tanpa harus memaksanya untuk pindah ke agama Islam.

Tak hanya itu, seperti yang dikutip tirto.id,  Maharaja Akbar juga kerap mengundang para pemuka agama lain untuk berdiskusi dengan para ahli fikih istana. Sang raja menilai, untuk menjamin kedamaian rakyat Mughal di India, Islam harus menerima unsur-unsur dari agama lain.

Baca Juga:  Harmonisasi antar Agama di Abad Pertengahan Islam

Beberapa kebijakan Akbar lainnya adalah penghapusan praktik perbudakan tawanan perang dan memaksakan agama Islam kepada mereka, penghapusan pajak masuk di candi-candi atau tempat peribadatan umat Hindu, serta penghapusan jizyah (pajak) untuk warga non-muslim.

Pada 1575 Maharaja Akbar mendirikan suatu tempat khusus untuk para ulama berdiskusi dan bertukar pikiran. Namun, perdebatan yang sering terjadi justru saling memojokkan. Mereka masing-masing merasa paling benar.

Puncaknya adalah saat dilakukannya hukuman mati terhadap seorang Brahmana yang dituding melecehkan Islam dan mencuri di masjid. Dari kekesalan inilah muncul gagasan di pikiran Maharaja Akbar untuk merumuskan suatu konsep yang bisa memadukan seluruh unsur keagamaan di Mughal.

Din-i-Ilahi, mirip Pancasila

Maharaja Akbar mempersatukan berbagai etnis dan agama ke dalam suatu kelas penguasa di dalam pemerintahannya, yakni meliputi orang India, Turki, Afghanistan, hingga Persia. Konsep pemersatu itu dikenal dengan nama Din-i-Ilahi, agama Tuhan.

Din-i-Ilahi memiliki kemiripan dengan konsep Pancasila di Indonesia, yang dalam konteks India, tidak hanya menggabungkan unsur nilai kebaikan dari agama Hindu dan Islam, tetapi meleburkan juga agama-agama lain, seperti Kristen, Jainisme, Zoroastrianisme, dan lain-lain.

Din-i-Ilahi, sebagaimana Pancasila, tentu tidak dipersepsikan sebagai “agama baru”. Ia lebih sebagai konsep berdasarkan kesepakatan-kesepakatan untuk tujuan positif, menjadi prinsip dan monumen bersama demi menjaga perdamaian dan keharmonisan antar sesama warga.

Maharaja Akbar, pasalnya, selalu ingat pesan sang kakek, Sultan Babur, agar jangan sekali-kali mempersulit hidup rakyat, termasuk mereka yang bukan pemeluk Islam. Artinya, Maharaja Akbar tidak hanya mendasarkan pada inspiasi teologis agama yang diyakininya (Islam), tetapi juga sangat menghargai tradisi dari apa yang telah diwariskan oleh pemimpin-peminpin sebelumnya.

Sebagaimana diketahui dalam sejarah peradaban Islam, bahwa setelah era Khalifah Al-Walid, wilayah India secara bergantian dikuasai dinasti-dinasti Islam, hingga akhirnya tiba masa Zahiruddin Muḥammad alias Sultan Babur, pendiri Kesultanan Mughal di Agra, dekat Delhi, pada 1526. Sultan Babur adalah kakek Maharaja Akbar.

Baca Juga:  3 Sikap Nabi Muhammad Ketika Mendapatkan Perlawanan dari Pemuka Quraish

Raja Mughal ke-2 adalah Sultan Humayun yang tidak lain adalah ayahanda Maharaja Akbar. Pada 1556 Sultan Humayun wafat. Akbar yang baru berusia 14 lantas dinobatkan sebagai sultan baru. Namun, karena Akbar belum cukup umur, kendali pemerintahan untuk sementara dipegang Bhairam Khan, yang menurut beberapa sumber, ia seorang jenderal tertinggi angkatan perang Kesultanan Mughal yang juga orang kepercayaan Sultan Humayun, mendiang ayahanda Maharaja Akbar.

Pada akhirnya, Maharaja cukup usia untuk mengambil alih kekuasaan secara penuh. Dan hasilnya, sebagaimana dicatat oleh sejarah, bahwa ia berkontribusi besar dalam memajukan India, menjadi inspirasi dalam mewujudkan perdamaian (dunia), yang sejatinya, terus sebagai cermin untuk masa sekarang dan masa-masa yang akan datang di India.

Bagikan Artikel
Best Automated Bot Traffic

About Ali Usman

Avatar
Pengurus Lakpesdam PWNU DIY