Muslim Bangsamoro
Muslim Bangsamoro

Muslim Bangsamoro, Perdamaian yang Rapuh, dan Kontribusi ASEAN

“Ini memberikan sinyal kuat kepada para orang jahat (ISIS yang mulai masuk) kalau jangan main-main dengan negara ini. Saya juga pernah ada di proses perdamaian (antara pemerintah Filipina dengan MILF) di bawah beberapa Presiden. Dan prosesnya tidak pernah maju seperti yang terjadi sekarang. Presiden merasa bahwa kita bisa berkembang sebagai sebuah negara, Jika kita bisa memberi otoritas dan kekuatan untuk orang-orang setempat. Tetapi ini di bawah satu bendera, bendera Filipina.” ­(Jesus Dureza- Former Presidential Peace Adviser)

Pernyataan tersebut diutarakan oleh Jesus Dureza dalam sebuah wawancara mengenai kondisi Filipina paska akhir konflik MILF (Moro Islamic Liberation Front) dan MNLF (Moro National Liberation Front) dengan pemerintah Filipina pada awal tahun 2019  lalu yang diakhiri dengan terlaksananya kesepakatan referendum.

Setelah konflik berkepanjangan yang memakan korban jiwa sekitar 120.000 orang ini, akhirnya kedua belah pihak yakni etnis Bangsamoro dengan pemerintah Filipina sepakat  untuk mengadakan referendum untuk memutuskan muslim Moro mendapatkan kendali lebih besar di wilayah mereka sendiri.

Uniknya, Presiden Duterte saat itu meminta orang-orang Muslim Moro untuk memilih “Ya” karena Duterte yakin dengan memberikan otonomi yang lebih besar terhadap komunitas muslim di Filipina Selatan, akan berakibat pada ekonomi dan politik di wilayah setempat. Secara logika, ini lebih rasional karena dengan begitu seharusnya konflik akan berakhir dan mereka lebih fokus membangun diri.

Atas kesepakatan tersebut, 85% penduduk memilih “Ya” bahwa mereka setuju daerahnya dapat kendali otonomi yang lebih besar. Akhirnya Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) diresmikan sebagai wilayah otonomi Bangsamoro di Mindanao dan diberikan kekuatan hukum berdasarkan sistem demokrasi yang terbuka.

Namun berkaitan dengan pernyataan Jesus Dureza pasca terlaksananya referendum, bukan main munculnya banyak fraksi dan kelompok teror yang berkembang dan beroperasi di Filipina. Menarik sekali untuk dibahas karena pasalnya referendum ini masih tidak diterima oleh beberapa kelompok yang menjadikan separatisme masih menjalar di Filipina.

Meskipun MILF adalah gerakan pelopor di wilayah ini, namun tentu tidak mewakili seluruh kelompok lain dengan masing-masing tujuannya. Maka dari itu momentum ini dimanfaatkan kelompok teroris Abu Sayyaf Group (ASG) yang berafiliasi dengan Al-Qaeda untuk menjalankan propaganda (Abd Ghofur, 2016). Kemunculan kelompok teroris ini sebenarnya sudah berkembang jauh sebelum adanya referendum, tiga dekade lalu. Mengingat sebagai kaum minoritas, Muslim Moro selalu merasa terdiskriminasi dalam berbagai hal, pemerintah Filipina tidak pernah mengakomodasi kepentingan mereka, seperti pembangunan tempat ibadah, sekolah Islam, dan lain-lain.

Baca Juga:  Junjung Tinggi Toleransi, DPR Filipina Setuju 1 Februari Ditetapkan Sebagai Hari Hijab Nasional

Alih-alih memberikan kesejahteraan, pemerintah Filipina ini justru melakukan transmigrasi besar-besaran dengan mengirimkan penduduk Filipina bagian Utara yang beragama Katolik ke Pulau Mindanao yang notabene adalah etnis Muslim. Sehingga kebijakan politik migrasi ini telah mengubah peta demografi Mindanao. Bagaimana tidak, populasi yang beragama Kristen meningkat sampai 80% dan memegang kunci politik mayoritas di Mindanao.

Diskriminasi politik yang sangat kentara yaitu timpangnya keterwakilan pada kongres dimana dari empat anggota kongres yang mewakili Mindanao, tiga diantaranya berasal dari etnis Kristen. Selain itu kepemilikan tanah Kristen Filipina di Mindanao juga menempati posisi mayoritas dimana mencapai lebih dari 70%. Sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor ASG pada fase awalnya menyasar pengeboman kepada penduduk sipil beragama Kristen atau Katolik.

Pada fase selanjutnya, ASG terpecah menjadi dua basis yaitu basis Khaddafy dan basis Sulu yang bertransformasi sebagai kelompok kriminal dengan melakukan penculikan sepanjang tahun 2000-2001 dengan korban mencapai 140 orang (Prakoso Permono, 2019). Berlanjut pada serangan bom yang diluncurkan di Bandara Davao yang mengakibatkan tewasnya 48 orang dan 116 orang luka-luka.

Fase berikutnya pada tahun 2017 dipimpin oleh Isnilon Totoni Hapilon dari kelompok Islamic State dengan melakukan penyanderaan hingga pemenggalan dan penggorokan yang mana ini dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara meminta tebusan yang besar jika sandera ingin dilepaskan.

Kembali pada topik awal, setelah adanya referendum sebagai syarat untuk penghentian gerakan separatis ini ternyata tidak ada hasilnya. Dilihat dari gerakannya, gerakan separatis muslim ASG di Mindanao ini sangat berpegang pada ideologi yang diserukan Osama Bin Laden yaitu

“Kill the Americans and their allies -civilians and military- (because it) is an individual duty for every Muslim who can do it any country in which it is possible to do it,” (Farhana Ali, 2007).

Baca Juga:  Ini Ucapan Selamat Idul Fitri Presiden Duterte Untuk Umat Islam

Ini dimaksudkan bahwa seorang muslim wajib menyerang segala bentuk gerakan yang berafiliasi dengan Amerika Serikat. Dengan memegang prinsip dasar Islam, maka pemberontakan tetap dilakukan dikarenakan referendum ini tetap berada di bawah kuasa Filipina yang notabene non-muslim dan dianggap kafir oleh mereka.

Lalu bagaimana dengan resolusi konflik yang tak kunjung reda ini? Dimanakah peran ASEAN dan negara-negara anggotanya? Ini adalah peristiwa yang penulis anggap sangat tidak efektif mengingat terdapat beberapa forum di bawah ASEAN seperti ASEAN Ministerial Meeting on Traditional Crime (AMMTC) yang berfokus pada masalah kejahatan lintas negara, kemudian ASEAN Regional Forum (ARF) yaitu forum kerjasama ASEAN untuk mengatasi masalah keamanan di kawasan, serta yang terakhir adalah ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang tertuang langkah preventif untuk menangkal terorisme.

Selain dalam internal kawasan, ASEAN juga beberapa kali menandatangani deklarasi lintas kawasan, seperti “Deklarasi Bersama untuk Kerjasama dalam Memerangi Terorisme Internasional” pada 1 Agustus 2002 melalui pertukaran informasi, keahlian maupun bantuan peningkatan kemampuan. Lalu ASEAN dan Uni Eropa telah mengeluarkan “Deklarasi Bersama untuk Kerjasama dalam Memerangi Terorisme” di Brussel pada 28 Januari 2003. Pada konferensi ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 juga telah disahkan “Deklarasi ASEAN 2001 tentang Kerjasama untuk Memberantas Terorisme” oleh pemimpin-pemimpin ASEAN.

Melihat kebijakan dan langkah yang dirasa tanggung, kelompok Abu Sayyaf semakin enggan untuk keluar dari Filipina Selatan. Terlebih lagi di dalam ASEAN terdapat norma ASEAN Way dimana adanya nilai non-intervensi dalam persoalan domestik di kawasan Asia Tenggara tidak dapat melakukan intervensi kepada negara anggotanya.

Dalam pengambilan keputusan, konsep hubungan antar negara dan kerjasama regional ini harus berdasarkan pada konsultasi dan konsensus. ASEAN Way menstandarkan perilaku negara melalui doktrin untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan dalam menangani perselisihan yang bertentangan dengan hukum internasional. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai serta komitmen atas kebebasan dan menjunjung tinggi HAM serta menghormati kedaulatan dan integritas teritorial bangsa.

Baca Juga:  Gus Yahya dan Kiai Miftach Harus Terus Rawat dan Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah dan Keindonesiaan

Namun sekali lagi menurut penulis, cara yang diambil ini sangat tidak efektif dan rancu ketika ingin menangani konflik tetapi terhalang norma sehingga tidak bisa dilakukan dengan cara militer.

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia sempat memfasilitasi pertemuan MILF dan MNLF, ada dua pendekatan dengan negosiasi Abu Sayyaf namun nampaknya nonsense karena mereka sangat kuat, walaupun kecil tetapi mereka mendapatkan dukungan besar dan suntikan dana hingga senjata dan pelatihan militer dari Al-Qaeda dan ISIS. Bahkan agenda  mereka bisa saja Indonesia malah menjadi salah satu negara sasaran penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Kemudian dilakukan pendekatan dengan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk mengurangi ketegangan di Filipina.

Sebagai negara yang mayoritas Muslim, Indonesia dan Malaysia berusaha merehabilitasi kelompok-kelompok kecil di Filipina yang berpotensi separatis dengan memberikan pemahaman keagamaan yang lebih moderat. Menghapus doktrin Abu Sayyaf yang menganggap bahwa Filipina adalah pemerintahan kafir dan semua yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah pemerintahan kafir karena konstitusinya tidak menggunakan syariat Islam sehingga wajib diperangi. Ini adalah bentuk upaya deradikalisasi yang diterapkan dalam perekonomian dan perpolitikan di Filipina.

Sebagai kesimpulan, keputusan referendum 2019 yang dianggap sebagai resolusi konflik ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Dengan masih adanya kelompok separatis Abu Sayyaf yang menjadi ancaman keamanan bagi etnis Muslim Bangsamoro sendiri. ASG bahkan tidak mau bernegosiasi dengan MILF perihal pembagian fraksi perekonomian dan perpolitikan. Bahkan wilayah Filipina Selatan ini dinilai sangat rendah untuk membangun kontrol atas ekonomi, kohesi sosial, penegakan hukum, keamanan dan perpolitikan.

 

Penulis : Rifa Aulia Azhar

Penulis merupakan mahasiswi semester 7 Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bagikan Artikel ini:

About Mikail Prihartono

Check Also

bukuprof

Fikih Pandemi II: Shalat dan Khotbah Idul Fitri di Masa Wabah

Buku Fikih Pandemi II disusun oleh Syahrullah Iskandar dkk ini hadir sebagai amunisi bagi mereka yang memang harus menjadi khatib Idul Fitri dadakan.