darah haid
darah haid

Perempuan Haid Boleh Berpuasa, Mungkinkah?

Dinamika pembaharuan hukum islam terus bergeliat mengikuti tuntutan zaman yang juga terus berubah. Hukum islam sejatinya merupakan satu diskursus keilmuan yang bergerak lentur menjawab relevansi zaman. Perubahan hukum dalam islam sangat mungkin terjadi sebagai jawaban atas dinamika kehidupan masyarakat dan sosial budaya yang juga bergerak. Relevan dengan tetap berakar pada prinsip prinsip dasar syariah yang digali dari dua sumber utama hukum islam: Al- qur’an dan sunnah.

Salah satu dinamika hukum syariah yang saat ini sedang ramai didiskusikan adalah tentang bolehnya perempuan haid untuk memilih antara tetap berpuasa atau tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Pendapat tentang mungkinnya seorang perempuan haid untuk memilih berpuasa di bulan Ramadhan pertama kali dilontarkan oleh KH. Imam Nakhai melalui artikel yang beliau tulis di kanal berita mubadalah.id.

Pemikiran beliau dilandasi oleh 3 hal. Yang pertama, tidak ditemukannya satu ayat pun dalam Al-qur’an yang melarang seorang perempuan haid untuk tidak berpuasa. Ayat al-qur’an yang menjelaskan tentang haid menjelaskan dua hal yaitu bahwa haram hukumnya untuk melakukan hubungan seksual dengan penetrasi saat perempuan sedang haid dan  keterangan bahwasannya perempuan yang sedang haid adalah dalam kondisi tidak suci. Sementara, ibadah puasa bukanlah ibadah yang mensyaratkan pelaksananya dalam kondisi suci. Tidak seperti sholat, membawa dan membaca Al-qur’an serta thowaf yang mewajibkan pelaksananya untuk berada dalam kondisi suci.

Yang kedua, KH Imam Nakhai menyandarkan tafsir haid dalam al-quran sebagai suatu yang menyebabkan kesakitan (adza). Dengan demikian, maka perempuan yang sedang haid dapat dikategorikan sebagai orang yang sedang sakit dan oleh karena itu berhak mendapatkan rukhsoh (keringanan) untuk berpuasa atau tidak berpuasa dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan fisik masing masing. Dengan dasar hukum ini, maka sebagain perempuan yang tidak terganggu dengan keadaan haid untuk tetap berpuasa, maka diperbolehkan dia berpuasa. Sementara, bagi perempuan yang tidak mampu puasa sebab haid, maka diperbolehkan dia memilih untuk tidak puasa dan menggantinya di luar bulan Ramadhan.

Dasar yang ketiga, KH Imam Nakhai mengutip hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.a dan Riwayat lainnya yang menyatakan bahwa Rasululloh SAW melarang perempuan haid untuk sholat dan tidak melarang perempuan haid untuk berpuasa.

Baca Juga:  Beragama dengan Dasar Akal Menurut Empat Imam Madzhab

حديث معاذة: ” إنها سألت عائشة رضى الله عنها: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ” رواه الجماعة.( صحيح)

Artinya: “Mu’adzah bertanya pada Sayyidah A’isyah , bagaimana dengan keadaan perempuan Haid, mengapa ia melaksanakan puasa, tetapi tidak melaksanakan shalat? Sayyidah A’isyah menjawab, hal itu pernah terjadi pada kami di masa Rasulullah, maka kami (perempuan) di perintahkan untuk melaksanakan puasa, dan tidak diperintahkan melaksanakan shalat”.

Dalam hadits tersebut, kata kunci yang menjadi dasar pemikiran KH Imam Nakhai adalah penggunaan redaksi “تقضى “dari asal kata fi’il madli” قضي”.  Tidak seperti dipahami oleh masyarakat saat ini yang memahami kata “qodlo” sebagai mengganti di lain waktu, makna kata “qodlo” dalam al-qur’an adalah “melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan”, bukan makna mengqadha’ dalam arti mengganti. Sehingga jika menggunakan makna” قضي” sebagai melaksanakan ibadah pada waktunya maka dapat dikatakan bahwa perempuan yang sedang haid diperbolehkan berpuasa pada waktunya, dan hanya dilarang sholat pada waktunya.

Jikapun redaksi قضي” dimaknai sebagai mengganti di lain waktu, maka itu sebagai konsekuensi atas pilihan perempuan untuk tidak berpuasa pada waktunya karena mengambil “rukhshoh”. Sebab, jika tidak berpuasanya perempuan haid itu bersifat larangan, maka semestinya tidak perlu mengganti sebagaimana larangan perempuan haid untuk sholat.

Pendapat KH Imam Nakhai sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya bukanlah wacana baru. Pandangan senada juga disampaikan oleh Dr. Ahmad Imarah dari Mesir dan Prof. Dr. Abdul Aziz Bayindir dari Universitas Istanbul Turki. KH Ahmad Muqsith Ghozali menjelaskan pandangan kedua ulama’ tersebut sebagai berikut.

Prof. Dr. Abdul Aziz Bayindir menolak pendapat para ulama fikih yang menjadikan haid sebagai penghalang puasa. Menurutnya, jika haid merupakan penghalang puasa, maka seharusnya perempuan haid tak wajib mengqadha’ puasanya seperti halnya perempuan haid tak wajib mengqadha’ shalatnya

Baca Juga:  Merajut Persaudaraan dengan Berkirim Salam

 (ولو كان الحيض مانعا للصوم فما وجب عليها قضاء ما فات من أيام كالصلوات التى لا تقضيها بعد انتهاء أيام الحيض). “Bagaimana kita diperintahkan mengqadha’ sebuah ibadah yang diharamkan untuk melakukannya”

Bayindir menyamakan perempuan haid dengan orang sakit; mereka boleh memilih antara berpuasa dan tak berpuasa

(وقد عد الحيض قى الأية السابقة أذى والأذى هو مايضايق الإنسان. والمرض كذلك يعتبر أذى. والنساء يسمين حالة  الحيض مرضا والله تعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم لا تعلمون).

Berbeda Dari Ijma’

Adanya pemikiran baru dalam dunia hukum islam pasti menimbulkan pro dan kontra pada awalnya. Pemikiran KH. Imam Nakhai tentang kemungkinan diperbolehkannya perempuan haid untuk berpuasa selagi mampu merupakan suatu yang berbeda 180 derajat dengan hukum yang ada saat ini. Yakni berdasarkan ijma’ para ulama bahwasannya perempuan yang sedang haid tidak wajib berpuasa dan wajib menggantinya di hari lain. sebagaimana KH Imam Nakhai sendiri nukil dalam keterangannya:

قال الحافظ ابن عبد البر:[وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا خلاف في شيءٍ من ذلك والحمد لله، وما أجمع المسلمون عليه فهو الحقُّ والخبرُ القاطع …..

Dalam sebuah tulisan karya Wahid Sumenep yang diterbitkan kanal mubadalah.id, beliau menukil fatwa Syeikh ‘Athiyah Shaqr, salah satu Kepala Bidang al-Azhar yang berkata,

“ليس هناك دليل قولي من الكتاب والسنة يحرم الصيام علي المرأة عند وجود الدم؛ الإجماع فقط هو الدليل”

Artinya: tidak ada dalil qauli dari Alkitab dan Sunnah yang mengharamkan puasa atas perempuan saat menstruasi, ijmak saja dalilnya.

Dalam terminologi ushul fiqh, ijma’ dimaknai sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi saw. Apabila suatu peristiwa terjadi dan memerlukan ketentuan hukum dan peristiwa tersebut dikemukakan kepada para ulama yang memiliki kemampuan berijtihad, dan mereka kemudian mengambil kesepakatan berupa hukum dari peristiwa tersebut, maka kesepakatan mereka disebut sebagai ijma’.

Baca Juga:  Potong Rambut dan Kuku Saat Haid Apakah Harus Dibasuh Juga Saat Mandi Besar?

Ijma’ ulama terkait ketidakwajiban perempuan haid untuk berpuasa belum diketahui secara pasti illatnya. Sebagiamana Al- Khatib dalam Iqna’ menulis sebagaimana beliau nukil dari Imam Syafi’I tentang ijma’ ulama dalam hal ketidakwajiban perempuan haid untuk berpuasa.

قَالَ الإِمَام وَكَون الصَّوْم لَا يَصح مِنْهَا لَا يدْرك مَعْنَاهُ لِأَن الطَّهَارَة لَيست مَشْرُوطَة فِيهِ وَهل وَجب عَلَيْهَا ثمَّ سقط أَو لم يجب أصلا وَإِنَّمَا يجب الْقَضَاء بِأَمْر جَدِيد وَجْهَان أصَحهمَا الثَّانِي قَالَ فِي الْبَسِيط وَلَيْسَ لهَذَا الْخلاف فَائِدَة فقهية وَقَالَ فِي الْمَجْمُوع يظْهر هَذَا وَشبهه فِي الْأَيْمَان والتعاليق بِأَن يَقُول مَتى وَجب عَلَيْك صَوْم فَأَنت طَالِق

“Imam al-Syafi’iy berkata, mengapa puasa tidak sah dilakukan oleh wanita haid tidak terjangkau ‘illatnya. Sebab thaharah bukan syarat puasa. Apakah (1) puasa tadinya wajib bagi wanita haid kemudian kewajiban ini gugur, atau (2) memang tidak wajib sama-sekali tapi wajib qadha’ dengan perintah yang baru….”

Meski belum diketahui illatnya, ijma’ ulama tentang ketidakwajiban perempuan untuk puasa telah menjadi hukum yang baku dan ditaati oleh umat muslim hingga saat ini.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa hukum ini akan berubah atau bergeser sebab pintu ijtihad terus terbuka dan perubahan hukum islam sangat mungkin terjadi untuk memenuhi relevansi dan kebutuhan umat secara umum.

Untuk saat ini, adanya pandangan baru dalam fiqh tidak bisa disikapi secara rekatif dengan penolakan yang membabi buta atau pun dengan penerimaan yang membabi buta pula. Artian, sikap terbaik adalah tetap bersikap terbuka dengan kemungkinan yang ada namun tidak juga terburu buru memberikan penilaian. Penulis sendiri tidak berani serta merta mengikuti pandangan fiqh yang baru untuk mengambil sikap kehati hatian meskipun terselip harapan dalam hati bahwasannya pandangan ini pada akhirnya bisa diterima dan menjadi alternatif hukum bagi kemaslahatan perempuan di masa depan.

Bagikan Artikel ini:

About Nuroniyah Afif

Avatar of Nuroniyah Afif

Check Also

anak terkonfirmasi covid-19

Anak Terkonfirmasi Covid-19, Jangan Panik! Berikut Ikhtiar Lahir dan Batin untuk Dilakukan

Grafik kenaikan kasus Covid – 19 di Indonesia belum menunjukkan tanda akan melandai. Covid – …

8 fungsi keluarga

Momentum Menguatkan Kembali 8 Fungsi Keluarga di Masa Pandemi

Meningginya kasus Covid – 19 hingga menyentuh angka 30 ribu kasus baru per hari memaksa …