Perlukah Negara Mengatur Juru Dakwah?

0
87

Ketika muncul persoalan di kalangan da’i dengan kasus yang beragam akibat konten yang didakwahkan, masyarakat merapat kepada negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mengapa masyarakat tidak menyelesaikannya dalam kerangka keumatan dan keagamaan? mengapa saling lapor menjadi andalan bukan tabayun dan musyawarah yang dikedepankan sebagai mekanisme keagamaan?


Akhir-akhir ini menjadi marak budaya dan gerakan melaporkan juru dakwah ke jalur hukum. Banyak ragam persoalan yang mendera para da’I. Ada yang dianggap menghina pimpinan negara, menebar kebencian, menghina agama lain hingga menghina Nabi Muhammad. Semua kasus itu berujung pada pelaporan melalui jalur hukum.

Kenapa para da’I pada akhirnya harus berurusan dengan masalah hukum? Mengapa pada akhirnya masyarakat memilih negara untuk menyelesaikan para pendakwah? Bukankah negara dianggap tidak perlu ikut campur dalam urusan dakwah yang menjadi kewajiban dalam agama?

Sebelumnya Kementerian Agama mencetuskan ide untuk melakukan sertifikasi pendakwah. Pemerintah melalui Kemenag berusaha menyusun standar dalam melakukan sertifikasi para da’i. Harapannya, sertifikasi ini menjadi wadah pendidikan dan peningkatan kompetensi da’I dengan tantangan kekinian.

Sertifikasi ini sebenarnya bukan hal baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah melakukan program ini sejak November 2019. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat M. Cholil Nafis menjelaskan standardisasi dai dilakukan untuk penguatan penyebaran dakwah Islam dengan materi wawasan keislaman, kebangsaan dan metode dakwah.

Namun, kebijakan MUI tidak sedikit yang mengkritisi. Beberapa kelompok semisal dari FPI, PA 212, hingga eks HTI memandang standarisasi sebagai bentuk pembatasan dan pembedaan para da’I yang bersertifikat atau tidak. Padahal dakwah adalah kegiatan keumatan yang dilakukan oleh setiap muslim tanpa ada Batasan standarisasi.

Menarik sampai di sini untuk melihat bahwa para da’i telah menjadi fenomena yang menyedot perhatian banyak orang. Para da’I tidak hanya mereka yang popular di kampung, desa atau majlis, tetapi merambah pada da’I yang memiliki ribuan bahkan jutaan viewer di media sosial.

Baca Juga:  Kiat Khusus Menghidari Perceraian

Meluasnya media dakwah tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri. Standarisasi menjadi tidak penting bahkan mungkin akan dikatakan membatasi. Boleh jika dikatakan intervensi pemerintah dalam urusan dakwah adalah bentuk pembatasan dakwah. Sebaiknya pemerintah tidak ikut terlalu jauh dalam mengatur dakwah.

Persoalannya, ketika muncul persoalan di kalangan da’i dengan kasus yang beragam akibat konten yang didakwahkan, masyarakat merapat kepada negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mengapa masyarakat tidak menyelesaikannya dalam kerangka keumatan dan keagamaan? mengapa saling lapor menjadi andalan bukan tabayun dan musyawarah yang dikedepankan sebagai mekanisme keagamaan?

Menengok Kebijakan Negara Lain

Sebenarnya upaya pemerintah dalam menata dakwah di negeri ini bukan sesuatu yang tidak ada padanannya. Apabila melihat kebijakan di beberapa negara, terdapat beberapa aturan yang juga melakukan penataan dakwah.

Pemerintah Mesir, misalnya, sangat tegas dengan penataan penceramah dan khatib. Ketegasan ini diambil dengan alasan banyak penceramah yang justru menjadikan ceramahnya untuk mengganggu stabilitas nasional. Pada tahun 2013, Mesir pernah mengularkan larangan 55.000 khatib yang tidak memiliki izin berkhotbah dari Syaikh al-Azhar dan Kementerian Wakaf Mesir.

Di Malaysia, penataan khutbah dan ceramah juga sangat ketat. Seorang khatib juga harus mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kebajikan Islam Malaysia (Jakim) atau lembagai kemuftian di kerajaan negeri tersebut. Bahkan teks khutbah hanya dibacakan karena sudah disiapkan oleh Jakim atau lembagai kemuftian.

Hal yang sama juga diberlakukan di Brunei Darussalam. Dakwah khutbah jumat di Brunei semuanya sama di setiap masjid yang dibuat oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama. Tentu saja tidak sembarangan orang menjadi juru dakwah dan menyampaikan materi keagamaan di depan publik. Mereka harus mendapatkan sertifikasi tertulis dari majelis ulama dan kementerian agama serta pandangan keahlian dari Mufti kerajaan.

Baca Juga:  Para Pemudik yang Ditemani Malaikat

Beberapa negara tersebut tentu mempunyai tujuan masing-masing dalam melakukan penataan untuk tidak mengatakan pembatasan. Kebijakan pemerintah Mesir ditujukan untuk mengantisipasi maraknya khutbah politik Ikhwanul Muslimin yang telah menjadi ormas terlarang di negeri tersebut. Sementara, Pemerintah Malaysia memandang penataan ini sebagai bentuk menjaga akidah dan syariah ahlu sunnah wal jamaah yang dipegang oleh pemerintah kerajaan. Begitu pun, kebijakan Brunei hampir sama yakni untuk menjaga akidah dan madzhab ahlu sunnah wal jamaah dengan madhzab Imam Syafi’i.

Pertanyaannya lalu bagaimana dengan tujuan pemerintah dalam melakukan sertifikasi da’i? Lalu, apakah masyarakat akan memilih menolak sertifikasi da’I tetapi memilih jalan untuk saling melaporkan jika ada materi dakwah yang dianggap tidak pantas? Atau masyarakat memilih jalan sendiri untuk menolak pada da’i yang dianggap bermasalah?

Tinggalkan Balasan