Nkri Bersyariah

Benarkah Sistem Pemerintahan Indonesia Sesuai Syari’at Islam? (Bagian 1)

Ada pertanyaan yang tak kunjung selesai dibisikkan dalam ruang-ruang kecil, betulkah Indonesia sudah sesuai syariat Islam? Kenapa ini tidak kunjung selesai karena masih ada kelompok kecil yang mencoba menawarkan obat syariat Islam untuk Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia sistem kafir, sehingga tidak sesuai syariat Islam?

Pertanyaan ini selalu dan selalu muncul bagi mereka yang masih belajar atau mempunyai semangat tinggi yang militan tapi tidak mengerti sejarah dan kajian Islam. Tentu saja, militansi itu melahirkan agitasi yang selalu dipropagandakan bahwa Indonesia sistem kafir.

Slogan tentang NKRI bersyariah atau bahkan khilafah sebagai solusi selalu mengisi ruang publik. Pada dasarnya sebagai konsumsi pemikiran dan gagasan semua itu adalah sah sebagai bagian dari kontestasi di ruang publik. Pertanyannya akan lebih dipertajam bersyariah seperti apa? Dan Khilafah yang versi mana? Mengganti Pancasila atau sekedar memberlakukan Syariah Islam? Atau mengangkat pemimpin model khalifah dengan versi mana? Lalu apakah non-muslim di Indonesia berarti ahlu dzimmah?

Biarkan itu menjadi diskusi ilmiah yang menarik sejauh mereka memahami ini sebagai diskursus bukan doktrin yang harus ditegakkan. Namun, sebagai gerakan tentu akan ada gesekan dengan prinsip dan pilar negara yang sudah menjadi perjanjian bersama.

Saya tidak ingin mengulik lebih jauh seberapa bahaya gagasan itu, tetapi tulisan ini ingin mencoba sejauhmana NKRI itu sesuai dengan syariat. Mari kita tengok dalam perspektif Islam.

Sejatinya, dalam fikih siyasah Islam, Pemerintahan Indonesia adalah sah. Hujjahnya. Pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan pengangkatan Sayyidina Ali Karramallah Wajhah untuk menduduki jabatan Khalifah.

Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat disepadankan dengan ahlu a-halli wa al-‘aqdi dalam konsep al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyah.

Itu dalam aspek mekanisme. Lalu bagaimana sebenarnya subtansi pemerintahan Indoensia? Keabsahan pemerintahan Indonesia bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqashidu al-syari’ah (tujuan syar’i) dari imamah (pemerintahan) Indonesia, dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Terkait dengan ini, Imam al-Ghazali mengungkapkan dalam Al-Iqtishad fil ‘Itiqad 147 menyatakan, “Dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden) karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudharat di dunia ini”.

Dalam konteks ini, pemerintahan Indonesia telah memenuhi tujuan syar’i di atas dengan adanya institusi pemerintahan, kepolisiaan, pengadilan dan lain sebagainya. Alhasil, menurut Ahlussunnah wal Jama’ah, pemerintahan Indonesia adalah pemerintah yang sah. Siapa pun tidak bisa mengingkarinya.

Karena itu, menurut KH. Muhyidin Abdusshomad (Penulis buku “Fikih Tradisionalis”, Ketua PCNU Jember) mengatakan bahwa mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apa pun, termasuk sistem khilafah sentral dengan memusatkan kepemimpinan umat Islam di dunia pada satu pemimpin, adalah tidak diperlukan. Apalagi jika konversi sistem itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Seperti timbulnya chaos dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan. Lantaran, timbulnya kevakuman pemerintahan atau pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan rakyat luas, sehingga membuka peluang perang saudara antar anak bangsa. (Imam al-Ghazali Al-Iqtishad Fil ‘Itiqad, :148. Fikih Tradisionalis)

Indonesia dengan didasarkan pada Pancasila bukan pada al-Qur’an adalah ijtihadiyyun, hasil ijtihad Para cendikia muslim Indonesia. Dalam perspektif fikih. Hasil ijtihad tidak boleh dirusak begitu saja dengan ijtihad yang lainnya.

Ibnu Nujaim memaparkan tentang ijtihad Abu Bakar yang selalu bertolak belakang dengan Ijtihad Umar Ibn al-Khaththab. Dan antara keduanya tidak ada yang saling menganulir ijtihadnya. Kedua hasil ijtihad mereka sama sama dipakai dalam menyelesaikan problematika hukum umat. Alasannya, bahwa secara pragmatis, kedua ijtihad itu tidak bisa memberikan jaminan kemaslahatan. Artinya belum tentu ijtihad pertama lebih baik dari pada ijtihad kedua, dan begitu juga sebaliknya. Dalam kaidah fiqhiyyah Al-Ijtihad la yunqadh bil Ijtihad (ijtihad tidak bida dirusak dengan ijtihad yang lain). Al-Asybah Wa al-Nadhair ‘Ala Madzhab Abi Hanifah, 1/105

Bagikan Artikel
Baca Juga:  Praktek Ber-Islam secara Kaffah

About Abdul Walid

Abdul Walid
Alumni Ma’had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo