Hijab is our rights
Hijab is our rights

Cendekiawan dan Aktivis HAM India Kritik Keras Larangan SIsmi Muslim Kenakan Hijab di Sekolah

New Delhi – Para cendekiawan dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) India mengkritik keras aturan yang melarang siswi Muslim mengenakan hijab di sekolah. Berbagai kritik dan protes pun telah dilayangkan kepada pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

Meskipun larangan tersebut hanya diberlakukan di negara bagian Karnataka di Selatan, para kritikus khawatir hal itu dapat digunakan sebagai dasar untuk pembatasan yang lebih luas terhadap ekspresi beragama Muslim. Terutama di negara yang telah menyaksikan gelombang nasionalisme Hindu di bawah Partai Bharatiya Janata yang dipimpin PM Narendra Modi.

“Dengan penilaian ini, aturan yang Anda buat dapat membatasi kebebasan beragama dari setiap agama,” kata Faizan Mustafa, seorang sarjana kebebasan beragama dan wakil rektor di Universitas Hukum Nalsar yang berbasis di Hyderabad dilansir dari Arab News via laman republika.co.id, Sabtu (2/4/2022).

“Pengadilan seharusnya tidak memutuskan apa yang penting bagi agama apa pun.  Dengan melakukan itu, Anda mengunggulkan praktik-praktik tertentu di atas yang lain,”tambahnya.

Pendukung keputusan itu beralasan bahwa sekolah ingin mengatur cara berpakaian dan perilaku siswa, dan itu lebih diutamakan daripada praktik keagamaan apa pun.

“Disiplin institusional harus menang atas pilihan individu.  Kalau tidak, itu akan mengakibatkan kekacauan, ”kata Advokat Karnataka Prabhuling Navadgi, yang memperdebatkan kasus negara di pengadilan.

Sebelum putusan, lebih dari 700 penandatangan termasuk pengacara senior dan pembela hak telah menyatakan penentangan terhadap larangan tersebut dalam sebuah surat terbuka kepada ketua pengadilan.

“Pemberlakuan keseragaman mutlak yang bertentangan dengan otonomi, privasi, dan martabat perempuan Muslim adalah  inkonstitusional, “jelas pernyataan itu.

Polemik dimulai pada Januari ketika sebuah sekolah yang dikelola pemerintah di kota Udupi, di Karnataka, melarang siswa yang mengenakan jilbab memasuki ruang kelas.  Staf mengatakan jilbab Muslim melanggar aturan berpakaian kampus, dan itu harus ditegakkan dengan ketat.

Baca Juga:  Jaringan Kelompok Teroris MIT dan ISIS Masih Bergerilya, Densus 88 Berhasil Tangkap 24 Terduga Teroris di 3 Lokasi Berbeda

Umat Muslim memprotes, dan orang-orang Hindu melakukan demonstrasi balasan.  Segera lebih banyak sekolah memberlakukan pembatasan mereka sendiri, mendorong pemerintah Karnataka untuk mengeluarkan larangan di seluruh negara bagian.

Sekelompok mahasiswi Muslim menggugat dengan alasan hak-hak dasar mereka atas pendidikan dan agama dilanggar.

Tetapi panel tiga hakim, yang termasuk seorang hakim wanita Muslim, memutuskan bulan lalu bahwa Alquran tidak menetapkan jilbab sebagai praktik Islam yang penting dan karena itu dapat dibatasi di ruang kelas.  Pengadilan juga mengatakan pemerintah negara bagian memiliki kekuatan untuk meresepkan pedoman seragam bagi siswa sebagai pembatasan yang wajar atas hak-hak dasar.

“Apa yang tidak diwajibkan secara agama oleh karena itu tidak dapat dijadikan aspek klasik dari agama melalui agitasi publik atau oleh argumen yang penuh semangat di pengadilan,” tulis panel tersebut.

Bagikan Artikel ini:

About redaksi

Avatar of redaksi

Check Also

muslim houston amerika serikat rayakan idul fitri dengan menggelar festival

Komunitas Muslim Houston bagikan Makan Gratis Tunawisma

JAKARTA – Islam adalah agama rahmatan lil’alamin, rahmat yang bukan saja untuk umat Islam namun …

ilustrasi logo nahdlatul ulama

Konbes NU 2022 Lahirkan 19 Peraturan untuk Perkuat Landasan Jam’iyah Optimalisasi Khidmah

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2022 …