hukum islam
hukum islam

Dimensi Kemanusiaan dalam Penetapan Hukum Islam

Pemahaman terhadap hukum Islam atau ada yang menyebutnya dengan fikih, sejatinya tidak dipahami secara tekstual-normatif. Artinya, untuk menghasilkan produk hukum dalam perspektif Islam, tidaklah melewati proses hitam putih, semata-mata berdasarkan kerangka berpikir yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan.

Para ahli fikih pada umumnya membedakan antara hukum (hukmu) dengan penerapan hukum (tathbiq al-hukmi). Namun keduanya memiliki keterkaitan, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Al-hukmu merupakan ketentuan syara’, apakah ia memiliki status wajib, sunnah, haram, dan seterusnya, sementara tathbiq al-hukmi merupakan pola penerapannya yang meniscayakan konteks atau situasi sosial. Al-hukmu itu tidak bisa dijalankan secara tekstual, tetapi harus mempertimbangkan pula kondisi piskologi dan antropologi bagi yang melaksakannya (mukallaf).

Contoh kasus

Kasus yang terlihat sisi antropologisanya adalah seperti pada kewajiban beribadah bagi orang yang baru masuk Islam. Dalam pandangan antropologi, orang yang baru masuk Islam sama artinya dengan orang yang baru memasuki wilayah kebudayaan baru yang tidak dengan begitu saja cepat mengetahui, memahami, dan menyesuaikan diri di lingkungan baru.

Secara antropologis, hukum syara’ harus mengakui keterbatasan dan kekurangan mukallaf yang baru masuk Islam itu, atau justru ketetapan yang dihasilkan dari pertimbangan mukallaf baru itulah yang dinamakan hukum syara’. Karena itu, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menetapkan hukum, tidak batal hukum shalat orang yang menelan sisa makanan yang terselip di giginya karena ia tidak tahu perbuatan itu dapat membatalkan shalat lantaran ia baru masuk Islam. Demikian pula tidak dikenakan hukum hadd bagi orang yang meminum khamer, apabila ia tidak mengetahui keharaman khamer karena ia baru masuk Islam.

 Pertimbangan antropologis juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam ijtihadnya. Ia memutuskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus itu dianggap jatuh tiga (tidak tiga kali), meskipun di zaman Rasulullah Saw. talak seperti itu dinyatakan jatuh satu. Umar juga tidak memberi bagian zakat kepada muallaf (orang yang baru masuk Islam), yang di dalam al-Qur’an jelas dikatakan bahwa muallaf itu termasuk penerima (mustahiq) zakat. Umar bahkan tidak menjatuhkan hukuman (maksimal) potong tangan pada pencuri ketika negeri dilanda panceklik, sementara infak brjalan tidak lancar.

Baca Juga:  Kenapa Tahun Baru Masehi Dipermasalahkan Umat Islam ?

Ketiga penetapan hukuman itu tampak mempertimbangkan faktor kemanusiannya yang berarti, berdasarkan pandangan antropologis. Mengenai masalah talak, telah terjadi kesombongan kultural bagi laki-laki sebagai pemegang otoritas talak, sementara perempuan berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena seringkali menjadi korban talak dalam struktural sosial yang memihak laki-laki. Talak tiga sekaligus yang ditetapkan jatuh tiga itu merupakan kontrol terhadap struktural sosial, karena laki-laki (suami) mendapat pukulan untuk menghentikan kebiasaan mempermainkan talak dengan sombong.

Dalam struktur ekonomi khususnya pendistribusian zakat menurut penilaian Umar bin Khatab telah terjadi pemanjaan sepihak terhadap muallaf yang lama-lama menganggap zakat sebagai subsidi. Demikian pula ada kesan kultural bahwa masyarakat muslim belum kuat sehingga masih harus memerankan harta untuk melunakkan hati orang Islam.

Demikian pula tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri ketika kondisi ekonomi paceklik, adalah pertimbangan terhadap faktor manusianya (mukallaf). Umar melihat ada kesenjangan antara norma juridis dengan fakta antropologis dalam masalah-masalah tersebut yang pada akhirnya menjadi pertimbangan kemanusiannya yang sarat dengan pertimbangan-pertimbangan antropologis.

Keragaman penerapan hukum Islam terjadi karena dalam syariaj telah disiapkan sejumlah alternatif hukum yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Konsep azimah dan rukhshah merupakan bukti bahwa dalam syariah telah disiapkan sejumlah cara agar umat Islam terhindar dari kesulitan dalam menjalanlan perintah agama.

Karena itu, tathbiq al-hukmi mempertimbangkan faktor kemanusiaan. Isi tathbiq-nya ialah bagaimana suatu norma (aturan) hukum itu pas/tepat ditetapkan atau diputuskan terhadap seseorang. Ketetapan putusan jelas mempertimbangkan orang yang menerima putusan/ketetapan itu.

Bagikan Artikel ini:

About Ali Usman

Avatar of Ali Usman
Pengurus Lakpesdam PWNU DIY

Check Also

kemerdekaan palestina

Gilad Atzmon dan Pandangannya tentang Kemerdekaan Palestina

Gilad mendukung penuh “hak pulang kampung” rakyat Palestina dan “solusi negara tunggal” bagi penyelesaian konflik yang sudah berlangsung lama itu.

asmaul husna

Kearifan Sufi dan Terapi Asmaul Husna

Menjadi seorang sufi, atau menjalankan ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah tantangan. Dikatakan demikian, …