Islam, Toleransi, dan Muslim Indonesia

Sadar atau tidak, Indonesia kini pada umumnya terlihat lebih islami jika dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Terlihat banyak Wanita mengenakan jilbab dalam jumlah yang lebih besar; setiap tahunnya, lebih banyak orang Indonesia yang melakukan haji ke Mekah; mulai banyak yang membuka rekening di bank Syariah; dan semakin banyak pilihan media Islam dari buku hingga acara TV, film, situs dan aplikasi seluler.

Semua ekspresi Islam sehari-hari ini sangat umum dijumpai di kalangan kelas menengah Indonesia yang sedang tumbuh berkembang.

Pada saat bersamaan, masyarakat Indonesia dinilai semakin tidak toleran. Keyakinan minoritas semakin menghadapi diskriminasi, intimidasi dan kekerasan. Kelompok fundamentalis menjaga moralitas Islam versi mereka.

Sementara di beberapa provinsi unsur-unsur hukum Syariah telah mulai diadopsi ke dalam peraturan daerah. Peningkatan konservativme jugaterlihat di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, terutama dalam pengenalan undang-undang yang berkaitan dengan penyensoran situs, film, bahkan perilaku publik.

Lantas apa hubungan antara perubahan di saat yang bersamaan dalam budaya pop dan politik? Apakah mereka didorong oleh kekuatan yang sama? Atau apakah masyarakat yang lebih Islami kurang toleran?

Menarik kita membahas lebih lanjut wawancara Catriona Croft-Cusworth bersama Alissa Wahid, pendiri jaringan Gusdurian yang bertujuan untuk melanjutkan pekerjaan sosial dan budaya ayahnya, mantan Presiden Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur.

Putri pertama Gus Dur itu, dengan terlahir nama lengkap Alissa Qotrunnada Wahid bersama jaringan multi-agamanya telah beroperasi di lebih dari 150 kota yang tersebar di seluruh Indonesia guna mempromosikan pluralisme dan mengatasi masalah minoritas yang tertindas.

Pada sesi wawancara tersebut, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki ‘rasa’ kekosongan terbesar yang ditinggalkan oleh kematian ayahnya pada tahun 2009 silam: bahwa minoritas tidak lagi memiliki tokoh terkenal untuk berpaling kepada siapa yang akan melindungi hak-hak mereka terhadap serangan dari kelompok-kelompok radikal ekstrimis yang mengaku membela Islam.

Mengutip quote andalan ayahnya, Wahid mengatakan bahwa Tuhan tidak membutuhkan pembelaan. Justru orang-orang yang diperlakukan tidak adil, merekalah yang seharusnya membutuhkan pembelaan. Karena untuk itulah agama dipraktekkan, untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Islam Indonesia ala Gus Dur

Sebelum menjadi presiden pada kurun waktu 1999 hingga 2001, Gus Dur menjabat sebagai ketua Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU dianggap sebagai organisasi ‘tradisionalis’ karena penerimaannya terhadap bentuk-bentuk Islam pribumi, berbeda dengan Muhammadiyah, organisasi ‘modernis’ terbesar di Indonesia, yang berusaha membawa Islam Indonesia lebih dekat dengan cara mempraktikkan iman di sisi lain.

Menurut peneliti Ahmad Najib Burhani, Gus Dur melihat Islam Indonesia sebagai manifestasi agama yang sah, dan menolak ‘Arabisasi’-nya. Dia menemukan Islam sesuai dengan ideologi nasional Pancasila dan lima prinsip iman, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial.

Peran Islam di Indonesia seperti yang dipelajari Alissa Wahid dari ayahnya adalah untuk melayani kemanusiaan, bukan untuk melanggar hak asasi manusia. Dalam pemahaman ini, masyarakat yang lebih ‘Islam’ karenanya lebih toleran, bukan tidak toleran terhadap perbedaan.

Ketika Islam berkembang di Indonesia, itu sudah menjadi budaya yang sangat beragam. Jadi umat Islam di Indonesia lebih toleran, lebih terbuka, mereka memasukkan tradisi dan hal-hal lain, dan itulah yang kita sebut Islam Indonesia, menurut Wahid.

Pemuda Muslim di jaringan Gusdurian memaknai pendirian ini dengan slogan, ‘Kami orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Kami bukan Muslim yang kebetulan berada di Indonesia’, tambahnya.

Namun permasalahannya, tidak semua Muslim Indonesia berpikiran seperti itu. Beberapa melihat diri mereka sebagai Muslim pada posisi pertama dan orang Indonesia posisi kedua. Oleh karena itu, mereka cenderung mengidentifikasi lebih dekat dengan budaya Muslim global daripada bentuk-bentuk pribumi.

Pola berpikir seperti ini terkadang membawa serta interpretasi yang lebih konservatif yang bertentangan dengan pandangan pluralis Indonesia tentang Islam, serta masyarakatnya yang sangat beragam.

Hal ini juga bertentangan dengan interpretasi standar yang diusung oleh NU dan Muhammadiyah, yang keduanya menolak gagasan Islam sebagai ideologi politik dan melihat peran agama yang lebih kuat di bidang sosial dan budaya.

Konservatisme Mulai Berkembang di Indonesia?

Alissa Wahid membuat perbedaan antara ekspresi budaya pop Islam di antara kelas-kelas yang bergerak ke atas dan pengaruh konservatisme yang berkembang. Wahid melihat peningkatan konsumsi produk ‘Islam’ yang mencolok sebagai ekspresi pembentukan identitas dari kelas menengah.

Sangat mudah untuk memahami bahwa orang-orang di masyarakat kelas menengah memiliki lebih banyak kebutuhan untuk mengekspresikan spiritualitas mereka sebagai bagian dari aktualisasi diri mereka, ungkap Wahid.

Menurutnya, pada saat yang sama, Muslim yang bergerak ke atas ini lebih peduli dengan hal-hal yang berhubungan langsung dengan mereka, dan umumnya tidak aktif dalam mempromosikan atau menolak agenda yang lebih konservatif.

Dengan kata lain, fakta bahwa lebih banyak wanita yang mengenakan busana muslim tidak serta merta menunjukkan masyarakat yang lebih konservatif, atau kurang toleran. Hal ini sesuai dengan analisis Greg Fealy tentang ‘pietisme aspirasional’, yang ia lihat sebagai fenomena sosial dan budaya yang dihasilkan dari pembangunan ekonomi Indonesia.

Fealy berpendapat bahwa, alih-alih mempersempit interpretasi Islam, perluasan pasar komoditas Islam sebenarnya dapat memperluas ruang bagi berbagai bentuk ekspresi dan identitas Islam di Indonesia.

Namun, kekuatan konservatif semakin berdampak pada politik dan masyarakat Indonesia. Ironisnya, Wahid mengatakan bahwa demokrasi sering disalahkan baik oleh kaum konservatif karena terlalu liberal, maupun oleh kaum liberal karena membiarkan suara-suara yang lebih konservatif untuk membuat diri mereka didengar di Indonesia.

Di bawah Orde Baru Suharto, Islam politik dipandang sebagai ancaman dan kemudian ditekan dengan taktik seperti memaksa semua organisasi di Indonesia untuk mengadopsi Pancasila sebagai satu-satunya dasar mereka. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa NU dan Muhammadiyah mendukung ideologi negara, dan mengalihkan fokus mereka ke masalah sosial dan budaya untuk melanjutkan aktivitas mereka.

Sejak jatuhnya Orde Baru, Indonesia telah menyaksikan interpretasi Islam yang semakin konservatif mendapatkan landasan, konflik yang timbul antara kelompok agama, dan tindakan terorisme yang mengerikan, seperti bom Bali. Bagi mayoritas moderat, kegiatan semacam itu tidak mewakili keyakinan mereka dan membutuhkan tanggapan dari para pemimpin nasional dan penegak hukum.

Lalu bagaimana dengan Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi meminta Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terus menyuarakan dan meningkatkan toleransi dan keterbukaan dalam kehidupan sosial-keagamaan.

“Saya menghimbau kepada seluruh anggota dan pimpinan LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dan keterbukaan dalam kehidupan sosial dan keagamaan kita, untuk selalu menyuarakan keterbukaan, terbuka terhadap perbedaan, bersosialisasi, dan bahu membahu tanpa memandang perbedaan. perbedaan, termasuk perbedaan agama,” kata Presiden saat meresmikan Rakernas ke-9 LDII secara virtual dari Istana Negara, Rabu, 7 April 2021.

Menurut Presiden, LDII harus terus menjaga dan meningkatkan komitmennya untuk menganut paradigma baru yang terbuka, toleran, dan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. “(Paradigma baru) yang benar-benar menghargai agama lain, yang sangat menghargai umat Islam yang berbeda pandangan agama, yang mau bekerjasama dengan ormas Islam lain, dan tentunya tidak sedikit pun berpandangan untuk menjauhi ormas lain,” ujarnya.

Kita, sebagai warga negara Indonesia sepatutnya bangga dan bersyukur karena bangsa yang majemuk ini mewarisi Bhinneka Tunggal Ika dari para founding fathers. Walaupun kita berbeda, kita berbeda suku, agama, dan pandangan agama, kita tetap saling menghormati, kita tetap bersatu, tetap rukun, dan bekerja sama.

Toleransi adalah suatu keharusan dan masyarakat perlu menghargai semua perbedaan, termasuk perbedaan agama, saling menghormati, dan belajar dari orang lain, menambahkan bahwa praktik keagamaan yang eksklusif dan tertutup harus dihindari karena dapat memicu penolakan dan kontestasi karena bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Terlepas dari itu semua, menurut Wahid, Indonesia butuh pemimpin yang kuat. Banyak orang berpikir bahwa ini adalah kutukan demokrasi, bahwa Anda tidak dapat memiliki kepemimpinan yang kuat. Dan orang-orang seperti kelompok konservatif, mereka berkembang di bawah gagasan semacam ini. Karenanya, ini akan menjadi tantangan besar bagi Presiden Jokowi dan penerusnya, bagaimana menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam membela toleransi beragama di Indonesia.