praduga tak bersalah
praduga tak bersalah

Kaidah Fikih: Asas Praduga tak Bersalah

Masih segar dalam ingatan sekitar 20 tahun yang lalu saat Gus Dur menjabat sebagai orang nomor wahid di negeri ini. Beliau pernah melontarkan gagasan tentang asas pembuktian terbalik. Dengan sistem pembuktian terbalik, seseorang yang diduga menilep uang negara wajib membuktikan dirinya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sontak saja gagasan ini membuat pihak-pihak yang terancam merasa geram dan berusaha sekuat tenaga agar gagasan tersebut tidak naik menjadi peraturan undang-undang. Karena Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang dinahkodai Baharuddin Lopa saat itu merespon baik ide tersebut, bahkan ia menyatakan bahwa pembuktian terbalik tak hanya berlaku bagi kasus korupsi, tetapi juga berlaku untuk semua kasus.

Pembuktian terbalik merupakan asas yang berseberangan dengan praduga tak bersalah. Seseorang yang memiliki kekayaan di luar logika harus membuktikan bahwa dirinya mendapatkan kekayaan tersebut dengan cara-cara yang wajar, logis dan benar. Pendek kata, kekayaan yang dimiliki harus dibuktikan bukan dari hasil korupsi. Ide dan terobosan ini sebenarnya telah menjadi perbincangan para pakar hukum Islam klasik melalui kaidah fikih berikut ini:

اَلْبَيِّنَةُ عَلىَ الْمُدَّعِيْ وَاْلَيِميْنُ عَلىَ مَنْ اَنْكَرَ.

 (al-bayyinatu ‘ala al-mudda’i wa al-yaminu ‘ala man ankara)

Artinya: “Bukti dibebankan kepada pendakwa, sedangkan sumpah wajib bagi pihak terdakwa.”

Maksud kaidah ini bahwa orang yang menuduh orang lain melakukan hal-hal yang merugikan harus mendatangkan bukti dan menghadirkan saksi. Sementara pihak yang tertuduh hanya dibebani sumpah sebagai pernyataan yang dapat menyangkal terhadap apa yang dituduhkan terhadap dirinya. Artinya, orang yang menuduh harus mendatangkan bukti, sedangkan orang yang mengingkari tuduhan harus bersumpah.

Redaksi kaidah ini bersumber langsung dari sebuah hadis yang berbunyi:

Baca Juga:  Shalat Ihda' : Shalat hadiah Korban Covid-19, Inilah Hukum, Niat dan Tata Caranya

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: “Seandainya setiap orang bebas mengklaim, pasti banyak orang yang mengklaim harta dan jiwa orang lain. Karena itu orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti, dan orang yang menyangkal harus bersumpah.” (Sunan Al-Baihaqi, No. 21733).

Logika yang dibangun dalam kaidah ini bahwa pihak pendakwa berada pada posisi yang lemah, sebab dia telah menuduh orang lain dengan tuduhan yang menyalahi kondisi lahiriahnya. Maka dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mengimbangi posisinya yang lemah, yaitu adanya bukti dan saksi. Sementara terdakwa berada pada posisi yang kuat, karena pada dasarnya setiap orang terbebas dari tanggung jawab dan tuduhan apapun. Maka cukuplah menggunakan pendukung yang lemah, yaitu mengucapkan sumpah. (Ahmad bin Syekh Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. II, tt.), 369., Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. III, 2009), 589., Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, Al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah, hal. 159).

Aplikasi kaidah: PakBima telah kehilangan jam tangan miliknya yang berharga jutaan rupiah saat berwudu di mushalla kantornya. Saat itu hanya ada Pak Tedy, rekan sekantornya. Tanpa berpikir panjang Pak Bima menuduh Pak Tedy yang mengambil jam tangan miliknya, namun Pak Tedy menyangkal tuduhan tesebut. Posisi Pak Bima sebagai penuduh harus menghadirkan bukti-bukti atau saksi atas tuduhan itu. Sedangkan Pak Tedy cukup bersumpah bahwa ia tidak mengambil dan tidak tahu menahu soal jam tangan tersebut.

Dalam kasus tertentu pakar fikih kalangan Hanafiyah memberlakukan saling bersumpah antara pendakwa dan terdakwa. Hal ini terjadi dalam kasus percekcokan antara pembeli dan penjual ketika barang yang dibeli belum diserah terimakan. Penjual mengklaim bahwa harga barang tersebut Rp. 500.000,- sementara penjual menolak dan mengatakan harganya Rp. 450.000,-. Seharusnya, penjual sebagai pendakwa wajib menunjukkan bukti-bukti, sedangkan pembeli sebagai terdakwa cukup bersumpah bahwa tuduhan itu tidak benar. Namun, ulama Hanafiyah mengharuskan kedua belah pihak saling bersumpah. Karena menurut mereka masing-masing keduanya satu sisi berstatus pendakwa, di sisi yang lain sekaligus juga terdakwa. (Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Qalam, Cet. XII, 1978), 80-81).

Baca Juga:  Heboh Go-Food Haram, Bagaimana Transaksi Ojol ini dalam Tinjauan Fikih

Pemikiran ulama Hanafiyah inilah kemungkinan yang menginspirasi Gus Dur dengan gagasan terobosan asas pembuktian terbaliknya. Seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi, kemudian menyangkal tuduhan tersebut (man ankara), seharusnya dia cukup meng-counter menggunakan senjata sumpah. Tetapi, di satu sisi sebenarnya dia juga mengklaim bahwa pihak yang menuduh itu keliru (mudda’i), sehingga dia harus membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar-benar keliru. Dengan demikian, terduga koruptor itu harus membuktikan bahwa dirinya memperoleh harta dengan cara-cara yang wajar dan benar.

Hikmah kaidah dalam kehidupan: Kesimbangan dan keadilan tidak identik dengan sama rata. Namun, keadilan adalah meletakkan dan menempatkan sesuai porsinya. []

Wallahu a’lam Bisshawab.

Bagikan Artikel ini:

About Zainol Huda

Alumnus Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep.

Check Also

kaidah ungkapan

Kaidah Fikih: Keterbatasan Sebuah Pengakuan

Kodrat alam menyatakan bahwa perjalanan kehidupan dunia adalah pertarungan dua kutub yang berlawanan, min-plus. Kehidupan …

shalat witir

Fikih Shalat Sunah (9): Shalat Witir Wajib, Kok Bisa?

Sebagian umat Islam mengenal shalat witir pada bulan Ramadan, karena shalat sunah ini menjadi rangkaian …