kaidah janji
kaidah janji

Kaidah Fikih: Jangan Sembarang Obral Janji

Dalam perhelatan panggung kekuasaan mulai dari pilkades, pilkada, pileg, pilpres harapan dan cita-cita yang menjadi program selalu menjadi fokus sorotan masyarakat pemilih. Dalam bahasa organisasi harapan dan cita-cita tersebut adalah visi dan misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi maka dibutuhkan penjabaran konkret ke dalam kinerja dan langkah-langkah kebijakan yang harus diambil agar mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat. Kerap kali kerja-kerja turunan dari sebuah visi misi disandingkan dengan janji-janji guna memperkuat kepercayaan masyarakat.

Janji-janji itulah nantinya akan direalisasikan ketika kekuasaan itu didapat. Janji yang dikaitkan dengan sebuah kesuksesan dan prestasi di masa mendatang haruslah dipenuhi. Sebuah kaidah melegitimasi soal kewajiban memenuhi janji-janji yang dikaitkan dengan keadaan di masa mendatang, dengan redaksi sebagaimana berikut:

اَلْمَوَاعِدُ بِصُوْرَةِ التَّعَالِيْقِ تَكُوْنُ لاَزِمَةً.

 (Al-mawa’id bi shurati al-ta’aliq takunu lazimah)

Artinya: “Janji-janji dalam bentuk ta’liq harus dipenuhi”.

Maksud kaidah ini bahwa janji-janji yang dilontarkan seseorang dalam bentuk ta’liq (digantungkan dengan sebuah pencapaian atau prestasi tertentu)  harus dipenuhi. Kaidah ini merupakan turunan atau cabang dari kaidah sebelumnya, yaitu “segala hal yang dikaitkan dengan syarat tertentu akan menjadi ketetapan manakala syarat tersebut terpenuhi”.

Aplikasi kaidah: Seorang calon pemimpin yang menyampaikan visi misi pada saat kampanye dengan janji-janji yang akan direalisasikan ketika nanti ia memenangkan perhelatan haruslah dipenuhi. Hal ini harus menjadi prioritas kinerja di awal jabatannya untuk merawat loyalitas para pendukungnya dan masyarakat secara umum.

Contoh dalam transaksi sehari-hari seseorang yang berkata kepada orang yang memberikan pinjaman untuk orang lain (mu’ir), “sudahlah kasih pinjam dia mobilmu, nanti kalau ada yang rusak saya yang akan menggantinya”, jika ternyata rusak beneran di tangan peminjam, maka orang tersebut wajib memenuhi janjinya untuk mengganti biaya kerusakan tersebut.

Baca Juga:  Adab Setelah Menunaikan Ibadah Shalat

Contoh senada dengan di atas yaitu, “juallah mobilmu itu kepada Pak Andri, kala nanti ia tidak membayar, saya ayang akan membayar harga mobilnya”. Orang yang mengatakan kalimat tersebut wajib memenuhi janjinya untuk membayar harga mobil, jika ternyata pembelinya tidak membayar. 

Hikmah kaidah dalam kehidupan: jangan mudah mengobral janjijika hal itu hanya pemanis kata belaka, tanpa ada komitmen untuk menepatinya. Pepatah mengatakan janji itu hutang, al-wa’du dainun, harus ditepati. Jika tidak, maka siap-siaplah untuk kehilangan wibawa dan kepercayaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.  []

Wallahu a’lam Bisshawab.

Referensi primer:

Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, Ak-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah, Dar ‘Imar, 1998.

Ahmad bin Syekh Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Damasykus: Dar al-Qalam, 1989.

Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba’, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Bagikan Artikel ini:

About Zainol Huda

Alumnus Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep.

Check Also

fatwa

Memahami Fatwa (9): Syarat-syarat Mujtahid

Dalam beberapa artikel sebelumnya telah diulas tentang kriteria seorang mufti. Para ilmuwan Islam berpandangan bahwa …

fatwa

Memahami Fatwa (8): Kepribadian Mufti Menurut Ahmad Bin Hambal

Seorang mufti menjadi corong dan mediator penyampai aturan-aturan syariat terutama yang terkait dengan hukum Islam. …