darul islam vs darul kufur

Melihat Sejarah dan Konsep Darul Islam dan Darul Kufur

Seseorang menyebut dengan berapi-api tentang darul Islam dan darul kafir, tetapi kadang tidak mengetahui latar belakang sejarah dan konsep yang sebenarnya. Konsep inipun diletakkan sebagai bagian dari doktrin Islam yang telah membagi wilayah dalam dua sisi dikotomik sepanjang masa. Sehingga nalarnya menjadi bingung ketika melihat bangunan negara-negara modern seperti saat ini yang sudah cukup beragam.

Tidak sedikit kelompok yang melontarkan negara ini adalah negara kafir yang wajib diperangi. Walaupun kadang pernyataan itu tidak disertai dengan pijakan yang benar tentang definisi darul Islam dan darul harb. Dan sisi lain mengumpat negara ini kafir, tetapi ia juga hidup dan menikmati dalam negara yang ia klaim sebagai kafir.

Penting sekali sebenarnya sebelum memberikan ceramah apalagi justifikasi tentang negara ini adalah kafir dan negara itu adalah Islam untuk memahami secara utuh apa sebenarnya sejarah dan konsep dari darul Islam dan darul kufur.

Lahirnya Konsep Darul Islam

Sejatinya lahirnya konsep darul Islam dan darul kufur menjadi bagian inheren dari sejarah kekuasaan Islam yang semakin hari semakin besar. Pada awal masa Rasulullah di Makkah, istilah Darul Islam belum dikenal di kalangan  kaum muslimin pada saat itu. Rasulullah juga tidak menganggap Makkah sebagai darul harb sebelum mempunyai wilayah kekuasaan sendiri di Madinah. Kata kuncinya tentu saja, pembagian darul Islam dan darul kufur adalah paket dari wilayah dan kekuasaan dalam Islam.

Sejak ekspansi Islam ke berbagai wilayah sejak era Rasulullah SAW hingga masa kekhalifahan dan yang terakhir kekhalifahan Turki Utsmani pada abad ke-19 muncul obyek ijitihad ulama tentang klasifikasi dan kriteria sebuah wilayah yang dihuni oleh umat Islam dan yang dihuni oleh umat lain. Pembahasan kriteria tersebut melahirkan beberapa pertanyaan bagaimana dengan umat Islam minoritas yang berdomisili di wilayah non muslim, apakah negeri itu disebut negeri Islam atau bukan negeri Islam? Bagaimana negara yang tidak ditaklukkan Islam tetapi tidak memerangi Islam? Lalu, setelah kekhalifahan Turki runtuh bagaimana nasib negeri-negeri Islam yang awalnya bagian dari wilayah Islam?

Problem menjawab pertanyaan tersebut menyertai ijtihad ulama dalam mendefinisikan tentang wilayah Islam atau bukan. Dan paling penting dicatat, karena definisi itu adalah bagian dari ijtihad tentu banyak pula beragam pemikiran dan tidak tunggal. Karena itulah, mengabsolutkan satu pengertian tentang darul Islam dan darul harb atau kufur dalam konteks yang terus berubah seperti saat ini adalah sebuah kesalahan untuk tidak mengatakan kebodohan.

Ingat, pada masa awal Islam, ketika Rasulullah di Makkah, tidak ada istilah Darul Islam dan konsep itu belum dikenal sama sekali. Setelah Nabi hijrah ke Madinah dan penduduk Islam dari waktu ke waktu mulai bertambah, Islam sebagai suatu kekuatan sosial mulai terbentuk dengan munculnya komunitas keagamaan di Madinah. Istilah Darul Islam mulai muncul khususnya setelah Nabi mengadakan perjanjian dengan suku-suku di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Baca Juga:  Catatan Pencarian Jejak Khilafah di Nusantara (Bagian I)

Madinah merupakan wilayah yang mayoritas dihuni oleh Umat Islam. Walaupun demikian orang Yahudi dan Nasrani yang berada dalam wilayah tersebut mendapatkan jaminan kebebasan dan perlindungan keamanan. Namun karena Rasulullah Saw sebagai pemimpin umat Islam berada dalam wilayah itu dan nilai nilai Islam serta syariat Islam sepenuhnya berlaku di wilayah itu, maka negeri itu dinamakan dengan Darul Islam.

Penting juga ditegaskan bahwa Madinah juga dilingkupi dengan beragam kekuasaan yang tidak tunggal. Selain Islam, ada kekuatan Persia, Romawi dan Habasha yang berdiri kokoh. Kala itu kekuasaan dominan adalah dua kekaisaran besar yaitu Persia dan Romawi. Selain itu daerah-daerah yang ada di sekitar Hijaz juga belum memeluk Islam dan masih hidup dengan budaya masing-masing. 

Dalam catatan sejarah disebutkan pada perkembangan berikutnya umat Islam tampil sebagai pionir baru dalam penaklukan beberapa wilayah di sekitar Jazirah Arab. Islam muncul sebagai kekuatan kekuasaan yang menggantikan posisi Kekaisaran Romawi dan Persia yang sudah mulai rapuh. Bahkan pada abad ke-8 umat Islam tampil sebagai sebuah dinasti besar yang menguasai hampir separuh dari belahan dunia tengah ini.

Dalam proses perkembangan tersebut, istilah Darul Islam dan Darul Kufur semakin mengemuka di kalangan umat Islam. Wilayah yang pada awalnya tidak memeluk Islam dan menentang umat Islam kemudian berhasil ditaklukkan, maka negeri itu masuk dalam wilayah Darul Islam karena telah beralih dari negeri kufur menjadi negeri Islam.

Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa tidak sedikit dari beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh umat Islam, tetapi tetap mempertahankan keyakinan mereka seperti beberapa wilayah di bawah kekuasaan Romawi sebelumnya di mana sebagain penduduknya memeluk Islam dan sebagian lainnya tetap pada keyakinan semula seperti Nasrani dan Yahudi, maka pendudukan negeri itu tetap dikategorikan dalam wilayah Darul Islam. Bedanya, dalam kategori ini, penguasa Islam memberlakukan jizyah (upeti).

Pada waktu yang sama ada wilayah yang takluk, namun tetap memiliki kedaulatan tersendiri dan menjalankan hukum tersendiri, tetapi kedaulatan penuh berada dalam kekuasaan Islam. Untuk kategori ini sebagaian ulama memberikan istilah negeri ini dengan Darul Ahdi atau negeri yang memiliki perjanjian dengan pemerintahan Islam. Nah, istilah terakhir ini adalah bagian dari ulama merespon perkembangan kekuasaan Islam. Dan itu adalah bagian dari ijtihad para ulama kala itu.

Baca Juga:  Mudah Teriak Jihad dan Label Mati Syahid, Mari Kembali Maknai Jihad yang Sebenarnya

Problem Definisi dan Hilangnya Kekuasaan Islam

Pada era ekspansi dan keemasan Islam ini, ulama salaf tampaknya belum terlalu sulit untuk menentukan apakah negeri itu dinamakan Darul Islam, Darul Kufur atau Darul Ahdi karena kendali kekuasaan tertinggi saat itu masih berada di bawah kekuasaan Islam. Pada masa itu, para ulama dengan mudah menentukan suatu wilayah disebut Darul Islam atau Darul Ahdi atau Darul Harbi dengan kriteria adanya penguasaan Islam di kawasan tersebut. Selain itu, pergaulan antar negara saat itu belum memiliki tatanan baru yang disepakati oleh semua bangsa dan Negara seperti saat ini.

Sederhananya, semua wilayah yang tidak ingin tunduk terhadap kekuasaan Islam yang berkuasa ulama memandang negeri itu adalah negeri kufur atau Darul Harbi, sementara wilayah yang tunduk atas kekuasaan Islam maka negeri itu dinamakan Darul Ahdi atau negeri perjanjian, sementara Darul Islam sudah sangat jelas.

Nah, persoalan baru muncul setelah peralihan peta politik dunia pada abad ke-18 dan ke-19 hingga saat ini. Kekhalifahan Islam yang mulanya menjadi pionir di dunia tengah kemudian terkoyak dan runtuh serta terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil di beberapa wilayah yang tidak ingin tunduk pada kekhilafaan pusat. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan beberapa kerajaan yang sudah mulai berkolaborasi dengan pihak asing dan mengadopsi sistem baru.

Varian pembagian wilayah kekuasaan yang selama ini digunakan oleh para ulama dalam menentukan karakteristik sebuah negara mengalami pergeseran, bahkan tidak jarang menemukan kendala dalam menentukan karakteristik sebuah negeri. Muncullah perbedaan pendapat dari para ulama sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing mengingat legalitas hukum untuk menentukan sebuah wilayah memang tidak eksplisit dijelaskan baik dalam Al Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad Saw.

Pada waktu yang sama penjajah mulai memasuki beberapa wilayah Islam lalu dan menjadi penguasa baru di wilayah tersebut. Hal yang menambah kompleksitas persoalan karena hukum-hukum yang selama ini dijadikan sebagai patokan utama dalam setiap kekhalifaan dan kerajaan Islam itu sudah disesaki dengan hukum-hukum asing yang bercampur baur dengan hukum-hukum orisinil negeri-negeri tersebut.

Hadirnya perkembangan dan eskalasi politik baru tersebut menghadirkan kepelikan tersendiri bagi para ulama untuk menentukan kembali apakah negeri itu sebagai Darul Islam, Darul Kufur atau Darul Ahdi. Hal paling ceroboh adalah memberlakukan kondisi zaman dan wilayah yang sedang berubah seperti saat ini dengan cara berpikir ulama yang memiliki konteks tentang kekuasaan Islam dan ketika Islam menjadi pioneer penguasa pada saat itu.

Baca Juga:  Benarkah Sistem Pemerintahan Indonesia Sesuai Syari’at Islam? (Bagian 1)

Pembagian itu menjadi sangat kacau dengan menyebut negara ini sebagai negara Islam, negara itu negara kafir, dan negara itu negara perjanjian, dengan tanpa sentrum kekuasaan yang dijadikan pijakan. Bagaimana mendefinisikan negara Indonesia misalnya sebagai negara Islam? Parameternya apa dan dari kekuasaan pusat Islam yang mana? Apakah Indonesia negara kufur dan negara perang dengan parameter apa dan dari kekuasaan Islam yang mana yang harus memerangi Indonesia? Jika dikatakan sebagai darul ahdi perjanjian, maka Indonesia sedang melakukan perjanjian dengan negara Islam yang mana?

Rumusan awal tentang darul Islam dan darul kufur yang kemudian selanjutnya bertambah konsep darul ahdi pada dasarnya adalah konsepsi hubungan diplomatik dan relasional kekuasaan Islam menghadapi kekuasaan yang lain. Karena Islam sebagai sebuah kekuasaan maka relasinya adalah apakah negara itu disebut darul Islam yang wajib dilindungi, darul harb yang wajib diperangi atau darul ahdi yang wajib dijamin keselamatannya.

Karena itulah, ulama khalaf tanpa meninggalkan ijtihad ulama salaf sebagai rujukan membangun teori negara Islam modern dengan peta negara bangsa yang sudah berubah. Kenapa itu penting karena sudah tidak ada pusat kekuasaan Islam yang dijadikan patokan untuk mengukur dan menjadi titik sentrum melakukan kriteria diperangi, dilakukan perjanjian, diberlakukan jizyah dan sebagainya.

Lambat laun pergeseran definisi mulai berubah dari sekedar kekuasaan menjadi kepada varian dan ukuran yang berbeda-beda. Apakah negara Islam diukur dengan hukum yang ditegakkan, atau penduduknya yang mayoritas, atau pemimpinnya dan varian lainnya. Parameter ini diambil karena sudah tidak ada kekuasaan tunggal yang dijadikan patokan dalam menilai negara-negara lain.

Lalu, jika orang dengan getol ini adalah negara kafir wajib diperangi tidak perlu didebat dengan konsep islam yang memang sangat beragam. Cukup mereka ditanyakan, anda sekarang warga negara mana? Masih punya Kartu Tanda Penduduk? Masih menikmati negara yang kamu kafir-kafirkan? Lalu, jika engkau mau perangi negara yang kamu kafirkan, kekuasaan Islam mana yang memberikan komando untuk memerangi negara yang kamu tinggali? Apakah negara Arab Saudi, Negara Tukri, Negara Mesir, Negara Afganistan, Pakistan memerintahkanmu untuk memerangi negara yang kamu sebut kafir? Anda mau jihad demi Islam atau demi hawa nafsu dengan kelompokmu?

Bagikan Artikel
Best Automated Bot Traffic

About Islam Kaffah

Islam Kaffah