Membongkar Kebohongan Publik Film Jejak Khilafah di Nusantara

Ideologi tidak bisa seketika dikubur mati. Barangkali, ungkapan itulah yang tepat untuk menggambarkan eks HTI, yang meski organisasinya telah dibubarkan, sebagai organisasi terlarang berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun aktivitas menyebarkan ideologi khilafahnya tak pernah surut.

Yang paling baru adalah, peluncuran film Jejak Khilaf di Nusantara oleh eks HTI pada 20 Agustus 2020. Film ini lemah literasi. Dan memang tidak berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Film propaganda, bukan dokumenter.

Karena itu, sangatlah tepat, jika banyak kalangan menolak kebenaran yang dibawa oleh video berdurasi 40-menit tersebut. Beberapa di antaranya, seperti yang diungkap Prof. Peter Carey yang selama 40 tahun meneliti sejarah Jawa dan Diponegoro.

Film Jejak Khilafah di Nusantara yang diklaim sebagai film sejarah lebih mendekati sebuah khayalan untuk kepentingan propaganda ketimbang dokumenter. Materi yang sama sekali tidak didukung data atau arsip kesejarahan yang valid antara lain terkait hubungan Diponegoro maupun kesultanan-kesultanan Islam di Jawa sebelumnya Turki Utsmani.

Menurut Prof. Peter Carey, setiap bantuan yang pernah diterima Diponegoro biasa dituliskan dalam Babad. Ia mencontohkan adanya bantuan dari kerajaan di Buleleng Bali atau pasukan Bugis di Makassar. “Tapi Babad Diponegoro sama sekali tidak menyebutkan adanya bantuan dari Turki Usmani, baik pasukan, persenjataan, atau sekedar dukungan moral,” kata Peter, sebagaimana dikutip banyak media.

Tak hanya itu. Prof. Peter Carey juga mendapat penjelasan dari koleganya di Istanbul-Turki, Dr Ismail Hakki Kadi yang meneliti banyak arsip di era Turki Utsmani. Pertama, tidak ada bukti pada dokumen-dokumen di Arsip Turki Utsmani yang menunjukkan bahwa ‘negara’ Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak (1475–1558), utamanya raja pertamanya, Raden Patah (bertakhta, 1475–1518), memiliki kontak dengan Turki Utsmani. 

Kedua,  kesultanan yang ada di Pulau Jawa tidak dianggap sebagai vassal atau naungan Turki Utsmani, termasuk juga bukan wakil sultan-sultan Utsmani di Jawa.  

Ketiga, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Turki Utsmani dan Kesultanan Yogyakarta (didirikan 1749) dalam hal hierarkhi, termasuk tidak ada bukti dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa panji ‘Tunggul Wulung’ merupakan ‘bukti’ bahwa Yogyakarta adalah wakil dari Turki Utsmani di Jawa, berdasarkan penelitian kearsipan Dr Kadi yang telah lama meneliti dokumen-dokumen Turki Utsmani di Arsip Utsmani di Istanbul.

Dr. Kadi menyebutkan bahwa jika ada satu saja dari ‘legenda-legenda’ di atas yang memiliki dukungan bukti sejarah, dia pasti telah memasukkannya ke dalam hasil penelitiannya yang terbaru, yang beliau sunting bersama dengan Prof A C S Peacock dari Universitas St Andrew’s di Skotlandia, berjudul Ottoman Southeast Asian Relations; Sources from the OttomanArchives (Leiden: Brill, 2019), dua jilid. 

Dalam siaran pers tersebut disebutkan, pernyataan tersebut dibuat untuk meluruskan informasi yang diklaim berdasarkan sejarah di mana nama Prof  Peter Carey dicatut di dalamnya, padahal sama sekali tidak memiliki bukti dokumenter kesejarahan yang valid.  

Berdasarkan keterangan tersebut, jelas, apa yang dilakukan oleh kalangan eks. HTI merupakan kebohongan publik. Sejarah yang ditampilkannya merupakan khayalan nyata untuk melakukan propaganda untuk menarik simpati terhadap ide khilafah.

Itulah fakta pahit yang harus diterima oleh eks. HTI dan siapapun yang mendukung ide khilafah sebagai ideologi untuk menggantikan Pancasila. Kebenaran telah terbuka terang. Kita, pada akhirnya tahu, siapa yang salah, dan siapa yang benar.