Ormas Islam Minta Pemerintah Aktif Dialog Dengan Berbagai Lapisan Masyarakat Dalam Menangani Pandemi Covid-10

Jakarta – Pemerintah diminta aktif membangun dialog dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama Ormas Islam dalam menangani pandemi Covid-19. Permintaan itu disampaikan para pemimpin Ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) dalam dalam virtual bersama Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Para pimpinan ormas Islam yang tergabberharap pemerintah aktif membangun dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama dengan ormas-ormas Islam dalam menghadapi pandemi Covid-19, sehingga hubungan pemerintah dengan ormas Islam terjalin erat.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengatakan, pemerintah perlu sekali menjaga silaturahmi dan persatuan nasional yang salah satunya membangun dialog dengan ormas Islam.

“Silaturahim diharapkan terus dilakukan selain imbauan Al-Qur’an, juga untuk menjaga persatuan nasional,” ujar KH Said Aqil, yang juga adalah Ketua Umum LPOI.

Kiai Said mencontohkan, berbagai pertikaian yang terjadi di negara kawasan Timur Tengah. Menurutnya, hal itu terjadi karena di negara-negara itu tidak ada ormas besar yang bisa mempersatukan umat.

“Di Indonesia, alhamdulillah kita memiliki ormas-ormas Islam yang punya peran penting, tidak hanya ikut mendirikan negara, tapi juga menguatkan dan mempersatukan umat dan anak bangsa dari berbagai latar belakang partai politik yang berbeda” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia KH Muflich Chalif Ibrahim

“Semoga semakin intens dan dijadwalkan pertemuan semacam ini. Semoga apa yang telah diupayakan Pak Menko dan kita semua ormas-ormas Islam bisa terjalin hubungan yang lebih erat, lebih kompak di antara kita di dalam menghadapi pandemi,” kata Muflich.

Sementara itu, pimpinan ormas Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Khairan Muhammad Arif meminta pemerintah terbuka menerima masukan dan kritik.

“Kritik dalam negara demokrasi adalah sesuatu yang niscaya, tinggal bagaimana pemerintah merespons kritik ini. Kritik itu juga bisa muncul dari rasa sayang setiap anak bangsa kepada pemerintah,” jelas Khairan.

Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, menyorot khusus soal komunikasi publik pemerintah, baik dari segi substansi maupun pihak yang menyampaikan pesan. Dia meminta Mahfud membenahi komunikasi publik pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

TGB menegaskan, Mahfud sangat dibutuhkan dalam menyampaikan pesan dari pemerintah. TGB menyebut sosok Mahfud memiliki kredensial dan relatif banyak diterima berbagai kalangan.

“Saya berharap Pak Menko lebih rajin untuk memberikan kalimatul fasl, memberikan kejelasan-kejelasan, bukan sekadar penjelasan. Menurut saya, Bapak adalah orang yang punya kredensial untuk itu. Jadi mohon, Pak, untuk terus menyampaikan kejelasan-kejelasan kepada masyarakat,” ujar TGB.

TGB juga meminta agar Mahfud tidak kehilangan kesabaran untuk terus menjelaskan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan pemerintah, baik kepada yang propemerintah maupun kepada mereka yang sering mencela pemerintah.

“Saya mengajak Pak Menko yang sudah terus-menerus melakukan ini, untuk menyebarkan gelombang ini diseluruh teman-teman di pemerintahan. Kita semua apresiasi, diperkuat komunikasi yang ikhlas, dalam arti menempatkan yang sama dan membuka komunikasi untuk semua,” ujarnya.

Pernyataan TGB didukung oleh pimpinan ormas Al-Ittihadiyah, Lukmanul Hakim. Figur Menko Polhukam, menurutnya, merepresentasikan basis dari keormasan.

“Barangkali mungkin setiap hal atau kasus-kasus yang utamanya terkait dengan wilayah Bapak, kami sangat berharap Bapak tampil menjadi solusi, dengan memberikan informasi yang jelas dan terang sehingga bisa diterima masyarakat,” ujar Lukmanul Hakim.

Menanggapi saran para pemimpin Ormas Islam itu, Menko Polhuman mengaku telah mencatat semua masukan, kritik, dan saran untuk menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah ke depan. Kepada para pimpinan ormas Islam ini, Mahfud menjelaskan agama sering kali dijadikan alat untuk menolak kebijakan pemerintah.

“Makanya saya intens melakukan safari virtual ke ormas keagamaan, pimpinan pesantren, dan para tokoh lintas agama, untuk mendengar berbagai keluhan dan masukan sekaligus memberikan penjelasan atas kebijakan pemerintah yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat,” kata Mahfud MD.

LPOI adalah ormas-ormas yang sebagian besar lahir sebelum Indonesia merdeka, antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Nahdlatul Wathan, Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikadi, Syarikat Islam Indonesia, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), dan Persatuan Ummat Islam (PUI).