Ali Abd Al-Raziq dikenal sebagai pemikir Islam kontroversial. Ia lahir tahun 1888 M di wilayah Al-Mania, Mesir. Percik pemikiran yang paling menyita perhatian publik adalah tentang konsep negara Islam, sebagaimana ia tulis dalam bukunya berjudul Al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba’ts fi Al-Khilafah wa Al-Hukumah fi Al-Islam (Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan).

Buku itu diterbitkan di Kairo pada tahun 1925, merupakan hasil penelitiannya tentang lembaga khalifah, yang dibukukan pada saat ia masih menjabat sebagai hakim di Mahkamah Syariah Al-Azhar. Buku ini berisi teori politik Islam tentang khilafah dan negara.

Ali Abdul Al-Raziq berpendapat bahwa agama Islam harus terbebas dari khilafah yang dikenal kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir agama tentang urusan kenegaraan. Tapi ia semata-mata hanyalah rancangan politik murni yang tak ada urusannya dengan agama.

Karyanya inilah yang membuat Ali dipecat dari jabatannya sebagai hakim, disebabkan atas desakan para ulama Al-Azhar karena didalam buku tersebut Ali Abd Al-Raziq menentang pandangan bahwa Islam sudah menetapkan bentuk otoritas politik khusus, atau bahwa Islam sudah mengesahkan bentuk pemerintahan tertentu. Bahkan dalam sidang ulama besar Al-Azhar ia tidak lagi diakui sebagai ulama dan namanya dihapus dari daftar ulama Al-Azhar. Berdasarkan keputusan sidang yang dihadiri oleh para anggotanya diputuskan bahwa buku itu mengandung pendapat yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Masalah pokok dan mendasar tentang khilafah yang dibahas oleh Ali Abd Al-Raziq dalam bukunya tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan: apakah sistem khilafah termasuk dasar pemerintahan dalam Islam? Menurutnya, pernyataan bahwa mendirikan khilafah itu tidak wajib, telah membawa konsekuensi mendasar tentang apa itu Islam. Apakah Islam itu agama saja atau agama dan dunia? Apakah dalam Islam ada pemisahan antara agama dan negara?

Konsep politik Islam

Negara menurut Ali Abd Al-Raziq memiliki dua tugas yaitu: (1) mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan (2) mengorganisir dan mengintegrasikan manusia dan golongan-golongan kearah yang tercapai tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.

Bahkan ketika Nabi Muhammad membangun komunitas politik di Madinah, dia tidak pernah mengemukakan satu bentuk pemerintahan politik standar yang harus diikuti oleh para penerusnya kemudian. Apa yang disebut politik Islami tidak lebih dari ijtihad politik para elit Islam sepeninggal Muhammad. Ali Abdul Raziq memandang Rasulullah bukanlah seorang pewaris sistem pemerintahan melainkan hanya seorang utusan yang membara risalah untuk umatnya.

Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan, jadi ia berpendapat agama dan politik atau negara itu harus dipisah, dan karena itu buku yang ditulis bertentangan dengan pemikir politik Islam lain. Islam menurutnya tidak mengajarkan tentang politik. Baginya, khalifah hanyalah sebuah sistem yang manusia ciptakan yang memang sesuai dengan waktu itu, sehingga pada masa Ali Adbul Raziq, ia menolak tentang sistem pemerintahan khalifah karena dianggap sudah tidak relefan dengan zaman pada saat itu.

Islam tidak mengajarkan bentuk-bentuk pemerintahan yang harus diikuti pemerintah. Karena sesutu yang sentral dalam agama adalah iman (keyakinan), dan negara bukanlah sebuah tempat untuk membentuk keyakinan agama. Negara adalah sesuatu yang manusiawi dengan pola pikir manusia sendiri.

Berkaitan dengan agama, Ali Abdul Al-Raziq mengatakan bahwa Mereka mesti taat lahir batin sebab taat pada pemimpin berarti taat pada Allah dan membagkang pada pemimpin berarti berarti tidak taat pada Allah jadi mentaati peminpin dan perintahnya adalah suatu kewajiban seorang muslim, dan seseorang tidak di sebut sempurna tampa keislamannya seseorang tidak diakui menjadi imamah.

Menurut Ali Abd Al-Raziq, Nabi Muhammad itu adalah rasul untuk mendakwahkan agama semata-mata, tidak dicampuri kecenderungan untuk mendirikan kerajaan dan tidak pula mendakwakan berdirinya negara. Argumentasi yang dikemukakan sebagian besar ulama yang menyepakati wajibnya khilafah itu bermacam-macam. Sebagian menggunkan dalil akal dan logika (dalil ‘aqli), seperti pendapat Ibnu Kholdun tentang adanya ijmak Sahabat dan ijmak tabi’in bagi wajibnya khilafah.

Ali Abd Al-Raziq menolak dalil ijma’ sebagai hukum syara’ atau hujjah agama, baik ijma’ sahabat, ijma’ sahabat bersama tabi’in, maupun ijma’ seluruh kaum muslimin. Ia membuktikannya dengan argumen historis secara rasional terhadap pembantaian Yazid. Menurutnya, bagaimana ada ijma’ yang sebenarnya karena saat itu ada intimidasi.

“Siapa yang menolak baiat, inilah bagiannya,” kata protokol upacara sambil menunjuk pedangnya.  Sebagian kaum Mu’tazilah dan Khawarij Al-Najdat berpendapat bahwa pendirian khilafah tidak wajib; yang wajib adalah terlaksananya hukum syari’ah.