yahya waloni
yahya waloni

Dear Yahya Waloni: PPKM Darurat Itu Sesuai Syariat Islam, Ini Penjelasannya!

Penceramah Yahya Waloni turut menanggapi kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Ia berpendapat bahwa kebijakan itu sangat melukai serta mencederai umat Islam mengingat pada hari besar Islam Idul Adha akan diberlakukan PPKM.

“Kita semua tahu tanggal 20 Juli adalah pelaksanaan hari besar Islam, untuk peringati hari raya kurban Idul Adha,” kata Yahya Waloni, Rabu 14 Juli 2021. Bahkan ia juga menegaskan bahwa umat Islam agar jangan taat pada pemerintah kafir.

“Mari rapatkan barisan kita bela agama ini. Dunia tak akan selamatkan kita, hanya iman dan amal soleh yang selamatkan kita. Ingat, jangan kamu taat pada perintah-perintah orang kafir,” katanya.

Apa yang diungkapkan oleh penceramah berdarah Sulawesi di atas sungguh memperihatinkan. Betapa tidak. Sebagai penceramah, bukannya meneduhkan umat di tengah gemparan Covid-19 yang melonjak, tetapi justru malah memprovokasi dengan narasi bahwa kebijakan PPKM dituding sebagai strategi komunis dan bahkan secara gamblang melabeli pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan kafir yang harus dijauhi (jangan ditaati).

Konsep Menaati Pemimpin dalam Islam

Ulama Sunni seluruhnya sepakat bahwa menaati pemimpin negara merupakan suatu kewajiban. Adapun Kewajiban menaati ini berlaku terhadap setiap pemimpin yang muslim baik dia bertakwa ataupun tidak selagi belum jatuh pada kekufuran yang nyata (Hasugian: 2019). Lain halnya kelompok radikal saat ini yang masih ngotot bahwa pemimpin yang wajib ditaati adalah yang menjadikan hukum-hukum Allah sebagai undang-undang negaranya secara formalistik. Sekalipun pemimpin di suatu negara secara subtansial menjalankan hukum Allah, akan tetap tidak diakui dan taati.

Padahal, konsep menaati pemimpin dalam Islam tidak sekaku itu. Dalam kajian fiqih siyah disebutkan bahwa Islam tidak mempunyai sistem pemerintahan yang baku. Oleh sebab itu, apapun sistem pemerintahannya, selama ia menjalankan prinsip-prinsip utama dalam memerintah dan memimpin, maka wajib dipatuhi.

Baca Juga:  Polri: Kasus Penistaan Agama, Muhammad Kece dan Yahya Waloni Segera Rampung

Adapun prinsip-prinsip tersebut, antara lain keadilan (QS. An-Nisa: 58-59), mewujudkan persatuan (QS. Al-Baqarah: 103, QS. Al-Anfal: 46 dan lainya), musyawarah (QS. Asy-Syura: 38), dan lainnya. Adapun dalil taat kepada pemimpin, diantaranya tertuang dalam QS. An-Nisa’ ayat 59: “ Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan para ulil amri (pemimpin negara) diantara kalian..”.

Hal di atas juga telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad. Beliau bersabda: “Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika disuruh berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.” (HR. Bukhari No. 4340, 7257 dan Muslim No. 1840).

Taat pada pemimpin adalah suatu ibadah dan akan diberi ganjaran karena itu adalah perintah agama. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “ Barangsiapa menaatiku, maka ia berarti menaati Allah. Barangsiapa yang tidak menaatiku, berarti ia tidak menaati Allah. Barangsiapa yang taat kepada pemimpin, berarti ia menaatiku. Barangsiapa yang tak menaatiku, berarti ia tidak mentaatiku.” (HR. Bukhari no. 7137 dan Muslim no. 1835).

Berdasarkan petunjuk Alquran dan hadis di atas, tanpa keraguan sedikitpun kita katakan bahwasannya, PPKM Darurat bukanlah kebijakan atau perintah untuk bermaksiat atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, justru malah bagian dari menjalankan syariat, yakni menjaga jiwa dan menjauhi bahaya (lihat QS. Al-Baqarah: 195). Tegasnya, PPKM Darurat adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan rakyat sehingga tak perlu diusik dan diperdebatkan lagi.

Konsep Islam Menjaga Jiwa

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin sangat memperhatikan konsep pemeliharaan jiwa (hifz al-Nafs) baik dalam tingkat dlarruriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat (Jaseer Audah: 2007: 24). Berikut penjelasan tiga tingkatan tersebut:

Baca Juga:  Ramadan Momentum Berbenah Diri dan Menangkal Radikalisme

Pertama, memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok dan bersifat primer yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.

Kedua, memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat atau kebutuhan yang bersifat sekunder seperti dibolehkannya memiih dan menikmati makanan dan minuman yang lezat yang apabia kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.

Ketiga, memelihara jiwa dalam tingkat tahnisiyat atau kebutuhan yang bersifat tersier seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan, keindahan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

Lantas, mematuhi kebijakan PPKM Darurat berada pada tingkat yang mana? Jelas bahwa PPKM Darurat sebagai upaya untuk menekan laju kematian akibat terpapar Covid-19 berada dalam tingkatan pertama. Jadi, PPKM Darurat sangat relevan dengan syariat Islam. Karena, hal tersebut untuk menjaga keselamatan jiwa.

Pertanyaannya, jika tujuannya ternyata mulia (demi keselamatan jiwa), alasan apa lagi yang membuat kita tidak mau menaati pemimpin yang dalam konteks ini sedang menjalankan salah satu kewajibannya dalam menjaga jiwa rakyat? Hanya orang yang dangkal dan terjebak dalam fanatisme buta saja yang tidak mau menaatinya. Wallahu a’lam.

Bagikan Artikel ini:

About Ahmad Ali Mashum

Avatar of Ahmad Ali Mashum

Check Also

kehidupan luar bumi

Isyarat Al-Quran tentang Makhluk dan Kehidupan di Luar Bumi

Pada pertengahan 2019 silam, dunia dikejutkan oleh temuan yang menyebutkan bahwa para astronom telah menemukan …

nasionalisme bencana

Benarkah Nasionalisme Bencana bagi Islam?

Dalam acara Kajian Online Afkar Islam: Islam dan Nasionalisme pada 30 Agustus 2021 kemarin di …