Gadai Tanah
Gadai Tanah

Bolehkah Mengambil Manfaat dari Tanah Gadai?

Praktek pengambilan manfaat terhadap tanah gadai ini biasa dilakukan di masyarakat, di mana pihak penerima gadai (murtahin) mengelola tanah yang dijadikan gadai dengan cocok tanam dalam jangka waktu yang telah disepakati dari kedua belah pihak (pemberi gadai dan penerima gadai) dan hasil dari pengelolaan tersebut milik penerima gadai.

Permasalahan ini diangkat karena memandang bahwa barang gadai adalah barang milik bersama antara pemberi gadai dan penerima gadai. Karena secara Fiqh, penerima gadai walau pun ia bukan pemilik barang, tetapi ia memiliki hak terhadap barang gadai.

Dalam literatur kitab Fiqh, baik pihak pemberi gadai (rohin) atau penerima gadai (murtahin) tidak boleh menggunakan barang gadai yang sampai menghilangkan hak milik barang gadai, seperti menjualnya. Persoalannya: Apakah pihak penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai, dalam hal ini tanah dengan dikelola yang tidak sampai menghilangkan tanah gadai tersebut, misal dengan cocok tanam atau sewa ?

Tentang penggunaan barang gadai, berarti berbicara tentang penggunaan yang berkaitan dengan hak orang lain. Karena seperti disinggung sebelumnya, bahwa barang gadai ada keterikatan dengan hak orang lain. Sekalipun barang tersebut milik pemberi gadai, tetapi penerima gadai memiliki hak kuasa terhadap barang gadai. Sehingga ketika ini merupakan penggunaan yang berkaitan dengan hak orang lain, maka konsep dasarnya adalah antaradin (saling ridha). Sebab tidak halal menggunakan harta orang lain jika tidak ada ridha darinya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Hurrah al Qarasyi ra dari pamannya :

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ

Artinya : “Tidak halal harta seorang kecuali dengan ridho dirinya” (HR. Ahmad dan lainnya)

Dengan begitu setiap transaksi apa saja yang berhubungan dengan hak orang lain, maka titik tumpu utamanya adalah ridho (persetujuan). Dengan demikian, orang yang menjual harta orang lain tanpa ridho pemiliknya makan penjualannya tidak sah. Menggadaikan tanah yang bukan miliknya juga tidak sah selama tidak ada ridho dari pemilik tanah. Sehingga mafhum mukhalafahnya, ketika sudah ada ridha, berarti sudah sah.

Baca Juga:  Hukum dan Tata Cara Melakukan Nikah Mut’ah

Kemudian berkaitan dengan permasalahan pengambilan manfaat terhadap tanah gadai, berdasarkan konsep di atas berarti hukumnya sah jika mendapatkan ijin dari pihak pemberi gadai sebagai pemilik tanah. Karena penggunaan tanah tersebut sudah masuk kategori penggunaan yang diridhoi pemilik tanah.

Di dalam kitab al Fiqh al Manhaji, Dr Musthafa Khan, dkk. memberikan keterangan tambahan setelah mengatakan sah terhadap pemanfaatan tanah gadai yang telah diberi ijin oleh pemberi gadai dengan pemanfaatan yang tidak sampai menghilangkan hak, seperti dijual atau dihibahkan. Jika ternyata demikian, maka akad gadainya batal.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (7/ 96)

وَإِذَا كَانَ تَصَرُّفُ الْمُرْتَهِنِ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُوْنَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ: صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَنَفَذَ، لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ. وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ يُزِيْلُ الْمِلْكَ كَالْهِبَّةِ وَالْبَيْعِ بَطَلَ الرَّهْنُ، لِأَنَّ الْوَثِيْقَةَ قَدْ ذَهَبَتْ .

وَإِنْ كَانَ لَا يُزِيْلُ الْمِلْكَ كَالْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ لَمْ يَبْطُلِ الرَّهْنُ ، لِأَنَّ عَيْنَ الْوَثِيْقَةِ وَهِيَ الْمَرْهُوْنُ لَا تُزَالُ قَائِمَةً

“Apabila tasharrufnya (penggunaan) orang yang menerima gadai terhadap barang gadai ada ijin dari pihak pemberi gadai, maka hukumnya sah dan dapat diberlangsungkan, karena dia telah menggunakan barang tersebut dengan ijin pemilik barang. Hanya saja yang perlu dilihat ulang, jika tasharrufnya (penggunaan) penerima gadai dapat menghilangkan hak kepemilikan, seperti dihibahkan dan dijual, maka akad gadainya menjadi batal, karena barang jaminannya sudah tidak ada. Sementara jika penggunaannya tidak sampai menghilangkan hak kepemilikan, seperti dipinjamkan atau disewakan, maka akad gadainya tidak batal, karena barang jaminannya masih ada, tidak hilang”[1]

Hanya saja Dr Musthafa Khan, dkk. tidak tegas apakah ketika akad gadainya tidak sah, juga berakibat transaksi semisal jual beli atau hibahnya penerima gadai juga tidak sah. Jika pemanfaatan tanah gadai tersebut sampai menghilangkan hak kepemilikan maka akad gadainya yang batal, tanpa ada keterangan pemanfaatan dari pihak penerima gadai juga batal atau tidak.

Baca Juga:  Masih Seputar Kurban Online : Bolehkah Memindah Kurban ke Luar Daerah?

Akan tetapi dalam kitab al Fiqhu ala al Madzahib al Arba’ah terdapat keterangan sebagai berikut:

الفقه على المذاهب الأربعة (2/ 222)

وَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ تَكُوْنَ مَنْفَعَةُ الْمَرْهُوْنِ لَهُ فِيْ عَقْدِ الرَّهْنِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ عَلَى الرَّاهِنِ وَقِيْلَ : إِنَّ الَّذِيْ يَفْسُدُ هُوَ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ صَحِيْحٌ وَعَلَى كُلِّ حَلٍّ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُوْنَةِ إِذَا اشْتَرَطَهَا فِي الْعَقْدِ. أَمَّا إِذَا أَبَاحَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ اَلَّتِيْ يُرِيْدُ رَهْنَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْاِنْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ

“Apabila murtahin (penerima gadai) memberikan syarat di dalam akad kepada rohin (pemberi gadai) bahwa ia (penerima gadai) harus mendapatkan manfaat dari barang gadai, maka akad gadainya menjadi tidak sah. Sebagian ulama’ mengatakan akan gadainya sah, hanya saja syarat yang diberikan oleh penerima gadai yang tidak sah. Dari semua keadaan tersebut, pihak penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, apabila ia mensyaratkannya di dalam akad. Akan tetapi, apabila pemberi gadai sebelum akad sudah membolehkan kepada penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai”[2]

Dari keterangan al Jaziry ini, ada dua hal yang dapat dipetik; Pertama, ada syarat lain selain harus ada ijin dari pihak pemberi gadai yaitu pengambilan manfaat tanah tidak boleh dibuat syarat yang diucapkan dalam akad. Sehingga jika sejak semua penerima gadai mengharuskan adanya pengambilan manfaat terhadap barang gadai yang diucapkan dalam akad, maka hukumnya tidak sah.

Kedua, ketika akad gadai tidak sah, maka pengambilan manfaat dari penerima gadai juga tidak sah, karena kebolehan pengambilan manfaat tadi disebabkan adanya akad gadai, sementara akad gadainya sudah batal. Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqh:

Baca Juga:  Mukjizat dan Bukti Bukan Jaminan Membuka Hati: Pelajaran Dari Kaum Nabi Shaleh

اِذَا سَقَطَ الْمَتْبُوْعُ سَقَطَ التَّابِعُ

Artinya : “Apabila yang diikuti hukumnya batal, maka yang ikut hukumnya juga batal”

Kesimpulannya, pengambilan manfaat terhadap tanah gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai hukumnya boleh dengan tiga syarat :

  1. Harus terdapat ijin atau ridho dari pihak pemberi gadai, karena ia pemilik tanah gadai tersebut
  2. Pemanfaatannya tidak boleh sampai menghilangkan hak kepemilikan seperti dijual atau dihibahkan
  3. Pengambilan manfaat tidak disyaratkan dalam akad gadai.

 

Wallahu a’lam

[1] Dr. Musthafa Khan, dkk, al Fiqh al Manhaji ala Madzhabi al Imam al Syafi’i, Juz 7, Hal 96

[2] Abdurrahman al Jaziry, al Fiqh alal Madzahib al Arba’ah, Juz 2, Hal 222

Bagikan Artikel

About M. Jamil Chansas

M. Jamil Chansas
Dosen Qawaidul Fiqh di Ma'had Aly Nurul Qarnain Jember dan Aggota Aswaja Center Jember