Kaidah Fikih Cabang Kelima: Syarat yang Tak Tertulis

0
1235
kaidah adat

Secara sederhana kaidah ini menegaskan bahwa kebiasaan yang sudah berlaku umum di tengah masyarakat disamakan dengan syarat yang sudah disepakati, walaupun tidak tertulis hitam di atas putih.


Dalam kehidupan sosial terdapat norma-norma dan aturan yang harus ditaati dan mengikat setiap anggota masyarakat. Seorang sosiolog asal Prancis, Emile Durkheim menyebutnya dengan istilah fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial diartikan sebagai gejala sosial yang abstrak; hukum, struktur sosial, adat kebiasaan, nilai, norma, bahasa, agama, dan tatanan kehidupan lainnya.

Adat kebiasaan merupakan bagian varian dari berbagai fakta sosial. Dalam teori Durkheim fakta sosial mempunyai tiga sifat, yaitu eksternal (berada di luar kemauan individu), general (umum, milik bersama), dan memaksa. Selaras dengan pandangan Durkheim kaidah cabang dari kaidah induk kelima sebagai berikut ini:

اَلتَّعْيِيْنُ بِاْلعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ.

(al-ta’yin bil-‘urfi kat-ta’yin bin-nash)

“Ketetapan yang berdasarkan adat/kebiasaan statusnya sama dengan ketetapan yang sudah jelas dan tegas.”

Maksud kaidah ini bahwa kebiasaan umum yang berlaku dalam masyarakat menjadi acuan yang berlaku seperti ketentuan yang dijelaskan secara gamblang dan tegas. Kaidah ini memberikan porsi wewenang terhadap adat dalam menjelaskan keharusan-keharusan transaksi sama dengan ketentuan yang didasarkan atas kesepakatan yang jelas dan tegas.

Dengan berdasar kaidah ini, ulama’ fikih berpendapat bahwa dalam akad sewa (ijarah) kedua belah pihak tidak perlu menjelaskan secara detail tentang pemanfaatan barang yang disewa, cukuplah adat yang menentukan batasan-batasan pemanfaatan tersebut.

Oleh sebab itu, orang yang menyewa rumah normalnya boleh ditempati bersama keluarga, menerima tamu, dan lain-lain. Orang yang menyewa sebuah toko di lingkungan pasar emas, tentunya tidak boleh digunakan sebagai tempat pandai besi atau kegiatan lain yang sekiranya mengganggu tetangga dan lingkungan sekitarnya.

Senada dengan kaidah di atas, ada kaidah cabang berikut:

اَلمَْعْرُوْفُ عُرْفًا كَاْلمَشْرُوْطِ شَرْطاً.

(al-ma’ruf ‘urfan kal-masyruth syarthan)

“Sesuatu yang telah dikenal sebagai adat/kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang disepakati sebagai syarat.”

Kaidah ini lebih mempertegas lagi terhadap kaidah di atas. Kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam interaksi sosial disamakan dengan syarat yang sudah disepakati, walaupun tidak tertulis hitam di atas putih. Misalnya, seseorang yang menempati rumah sewa tanpa ada kesepakatan dengan pemiliknya, tetap harus membayar sewa dengan harga standar yang berlaku.

Segala sesuatu yang include dalam transaksi, meskipun tidak disebutkan secara detail dalam akad, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Misal dalam penjualan mobil barang apa saja yang ikut dalam transaksi tidak perlu disebutkan secara detail. Jika penjual mengklaim setelah terjadi transaksi bahwa barang A dihargai tersendiri, bukan bagian yang ikut dalam penjualan mobil, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam penjualan mobil.

Lebih spesifik lagi kaidah berikut ini:

اَلمَْعْرُوْفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَاْلمَشْرُوْطِ بَيْنَهُمْ.

(al-ma’ruf bain al-tujjar kal-masyruth bainahum)

“Sesuatu yang telah dikenal di kalangan pebisnis sama halnya dengan sesuatu yang disepakati di antara mereka.”

Maksud kaidah ini bahwa kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis, terkait dengan tata cara, istilah-istilah yang digunakan, metode pembayaran, dan lain-lain, dihukumi sama dengan syarat yang sudah menjadi kesepakatan di kalangan mereka. Barang siapa yang ingin terjun dalam dunia mereka harus siap tunduk dan mematuhi kebiasaan yang berlaku. Misalnya, jual beli online yang belakang ini marak memiliki istilah-istilah tersendiri terkait dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, misal COD, ready, dropship, reseller, dan sebagainya.

Hikmah kaidah dalam kehidupan. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sesungguhnya merupakan aturan yang tidak tertulis, namun dapat dijadikan kontrol dan solusi bagi problem sengketa, khususnya terkait dengan aturan transaksi. Dalam setiap komunitas profesi juga berlaku kode etik yang harus ditaati oleh anggota yang tergabung di dalamnya.

Siapapun yang tidak mengindahkan kode etik dan norma-norma dalam komunitas maka bersiaplah untuk mendapatkan hukuman sosial. Dalam lingkup luas akan terjadi anomali-anomali sosial yang berujung pengucilan dan terasing dalam kehidupan sosial. []

Wallahu ‘alam