Kaidah Fikih Cabang Kelima: Adat Sebagai Tolak Ukur

0
946
adat

Adat atau kebiasaan dapat dijadikan tolak ukur dalam memutuskan perkara, kecuali ada bukti yang membantahnya.


Dalam dunia peradilan Islam, pendakwa (mudda’i) harus mendatangkan bukti-bukti dan saksi, sementara terdakwa (mudda’a ‘alaih) cukup dengan bersumpah untuk menyangkal tuduhan-tuduhan yang diarahkan terhadap dirinya (al-bayyinah ‘ala manidda’a wa al-yamin ‘ala man ankara). Hal itu merupakan pedoman bagi hakim dalam memutuskan sengketa.

Selain itu, ada lagi pertimbangan-pertimbangan lain yang harus juga diperhatikan sebelum menetapkan tuduhan dan menyandangkan status terdakwa terhadap terduga. Kaidah berikut merupakan cabang kaidah keilma tentang adat. Kaidah digunakan sebagai acuan dalam menimbang dan memutuskan suatu perkata:

اَلمْمُتنَِعُ عَادَةً كَاْلمُمْتَنِعِ حَقِيْقَةً.

(al-mumtani’ ‘adatan kalmumtani’ hakikatan)

“Hal yang sulit terjadi secara adat (kebiasaan) sama dengan hal yang tidak mungkin terjadi dalam kenyataan.”

Maksud kaidah ini bahwa segala sesuatu yang sulit terjadi dalam kalkulasi akal normal (baca: adat/kebiasaan) statusnya disamakan dengan segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Mumtani’ hakikatan adalah hal yang tidak mungkin terjadi dalam kenyataan, seperti berkumpulnya sesuatu yang berlawanan dalam satu waktu, siang dan malam, sakit dan sehat, muda dan tua, dan sebagainya.

Tuduhan atau klaim seseorang terhadap hal yang tidak mungki terjadi dalam kenyataan tidak bisa diterima dan diabaikan. Misalnya seseorang yang mengklaim bahwa si A adalah anaknya atau ayahnya, sementara usia keduanya sama atau hanya selisih sedikit.

Sedangkan mumtani’ adatan adalah sesuatu yang sulit terjadi dalam kalkulasi akal normal, meskipun dimungkinkan terjadi, tetapi sangat jarang. Misalnya seseorang yang sudah terkenal miskin mengklaim bahwa ia memiliki harta dengan jumlah yang besar ada pada seseorang yang kaya raya.

Secara adat sangat jauh dari kemungkinan mempunyai harta yang banyak bagi orang yang bearada dalam jerat kemiskinan, meskipun bisa saja terjadi. Dengan demikian, klaim seperti ini tidak bisa diterima, kecuali disertai dengan bukti-bukti pendukung.

Aplikasi kaidah: seorang istri yang mengklaim bahwa ia belum menerima maskawin setelah terjadi jimak dengan suami tidak dibenarkan. Sebab pada biasanya istri tidak akan menyerahkan dirinya terhadap suami sebelum menerima mahar.

Seseorang yang mengklaim terhadap pembeli bahwa barang yang dibeli (mabi’) itu adalah miliknya, padahal sebelumnya ia telah melihat si pembeli menggunakan barang tersebut, tidak dapat dibenarkan.

Orang yang menerima wasiat harta mengaku bahwa ia telah menginfakkan hartanya dalam jumlah yang besar kepada anak yatim, sementara secara kasat mata tidak dapat dipercaya sebab indikasi-indikasi tertentu, maka klaim tidak dapat dibenarkan.

Hikmah kaidah dalam kehidupan. Sejatinya orang yang terpinggirkan dalam pergaulan sosial disebabkan karena kegagalan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka. Menebar manfaat untuk orang-orang sekitar itu salah satu kunci keberhasilan dalam berkomunikasi. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang menebar manfaat bagi manusia lainnya. []

Wallahu ‘alam