Dalam kajian ushul fikih terdapat tema tentang bahasa. Pertanyaan yang muncul apakah bahasa bersifat tauqifiy, sesuatu yang datang dari Tuhan, bukan sebuah usaha kreasi manusia. Pendapat yang didukung jumhur ulama ini menjelaskan bahwa seluruh bahasa telah diajarkan Tuhan kepada manusia. Hal ini terbukti dari adu ketangkasan antara Adam dan malaikat yang protes mengapa manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi. Tuhan mengajarkan Adam seluruh nama-nama benda yang ada (QS. Al-Baqarah, 2: 31).

Pendapat kedua, bahasa itu bersifat ishthilahiy, merupakan kreasi manusia. Dimunculkan oleh satu dua orang lalu menjadi kesepakatan (arbiter) di antara mereka dan terus berlangsung hingga meluas menjadi pengetahuan umum (Zakariya al-Anshari, Ghayatul Ushul, 41).

Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat, sarana atau media. Media itu bernama bahasa. Peranan bahasa begitu penting bagi perkembangan manusia dan kemanusiaan.

Dengan bantuan bahasa, anak tumbuh dari organisme biologis menjadi pribadi dalam kelompok. Ketika terjadi komunikasi antar bahasa yang berbeda maka dibutuhkan seorang penerjemah untuk menjembatani komunikasi dua arah dengan bahasa yang berbeda. Dalam rangka mengakomodir perbedaan bahasa ini kemudian muncul kaidah berikut ini:

يُقْبَلُ قَوْلُ اْلمُتَرْجِمِ مُطْلَقًا

(Yuqbalu qaul al-mutarjim muthlaqan)

Artinya: “Ungkapan (penjelasan) seorang penerjemah dapat diterima secara umum.”

Maksud kaidah ini bahwa penjelasan dari seorang penerjemah yang menguasai bahasa tertentu dapat dijadikan pijakan dalam mengambil sebuah keputusan hukum yang menyangkut soal persaksian dan dakwaan. Maksud muthlaq (umum) dalam kaidah ini artinya dapat diterima dalam semua kasus dakwaan dan persaksian, baik laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya, penjelasan penerjemah dapat diterima dengan memenuhi kriteria berikut:

Pertama, terkait kasus tindak pidana qishas dan hadd lebih diutamakan orang laki-laki. Kedua, penerjemah harus netral, bersifat adil, tidak fasik, terpercaya, memiliki latar belakang yang jelas. Ketiga, menguasai dua bahasa, bahasa terjemah dan yang diterjemahkan. Keempat, pihak hakim tidak paham terhadap bahasa yang digunakan oleh pihak yang bersengketa atau saksi-saksi yang dibutuhkan dalam kasus tersebut. Kelima, penerjemah tidak tunanetra.

Aplikasi kaidah: secara umum seorang hakim dapat menerima penjelasan penerjemah yang kompeten dalam memahami keterangan para pihak yang bersengketa atau para saksi dalam kasus tersebut. Dalam kondisi normal seharusnya hakim berkomunikasi langsung dengan para pihak yang bersengketa, namu pada situasi tertentu dimana hakim tidak mampu memahami bahasa yang digunakan oleh mereka dibutuhkan seorang mediator penerjemah guna menangkap dan memahami persoalan yang sedang dihadapi dalam persidangan. 

Hikmah kaidah dalam kehidupan: Di era globalisasi seperti sekarang ini penting untuk menguasai berbagai bahasa. Tuntutan zaman yang sudah tidak mengenal batas teritorial menggiring manusia untuk berkomunikasi secara luas tanpa batas. Maka bahasa menjadi kunci dalam menguasai cakrawala dunia. Saatnya generasi muda belajar multi bahasa agar dunia dalam genggaman. []

Wallahu a’lam Bisshawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.