kaidah fikih perubahan hukum dan waktu
kaidah fikih perubahan hukum dan waktu

Kaidah Fikih Cabang Kelima: Dialektika Teks Dan Konteks

Tidak dapat dipungkiri bahwa waktu terus bergulir. Perkembangan dan perubahan menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Dalam rumus dunia tidak ada yang abadi, yang abadi adalah perubahan itu sendiri.

Terhadap perubahan yang melaju dengan cepat ini berbagai istilah bermunculan untuk menandai era dan zaman tertentu. Lalu muncul istilah generasi milenial, era 4.0, hingga era disrupsi.

Perubahan adalah sunnatullah, hukum alam. Islam yang telah memproklamasikan diri dengan jargon, shalih likulli zaman wa makan (lintas ruang dan waktu) dituntut untuk terus merespons perkembangan zaman. Sementara teks agama (baca: Al-Qur’an dan Hadis) telah berhenti, namun peristiwa dan kasus terus berjalan tanpa henti (anna al-nushush mutanahiyah wa al-waqai’ tatajaddad bistimrar).

Dalam konteks inilah ijtihad diperlukan dalam rangka mengkomunikasikan sesuatu yang terbatas dengan sesuatu yang tak terbatas. Kaidah cabang ini hadir sebagai upaya mengakomodasi perubahan:

لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُاْلاَحْكاَمِ بِتَغَيُّرِ اْلاَزْمَانِ.

(la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman)

“Tidak dapat diingkari terjadinya perubahan hukum disebabkan perubahan zaman.”

Maksud kaidah ini bahwa hukum dapat berubah disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Hukum syar’i yang bersifat ijtihad dibangun di atas pondasi terciptanya keadilan, mewujudkan maslahat, dan menghindari mafsadat. Tujuan ini tentu tidak lepas dari keterkaitan dengan ruang dan waktu.

Sangat dimungkinkan seiring berjalannya waktu tujuan tersebut tidak lagi tercapai atau bahkan mendatangkan kemudaratan jika tetap bertahan dengan hukum yang lawas. Dalam konteks ini hukum harus berubah menyesuaikan kondisi yang melingkupi.

Pertanyaan selanjutnya, jenis hukum apa yang dapat berubah sesuai ruang dan waktu, dan hukum apa saja yang konstan, tak lapuk oleh ruang dan waktu? Semua ulama’ madzhab sepakat bahwa hukum yang dapat dipengaruhi oleh perubahan zaman adalah hukum hasil ijtihad dengan menggunakan instrumen-instrumen pertimbangan maslahat, misal qiyas, maslahah mursalah, istihsan, sadd al-dzari’ah (istilah-istilah ini akan dibahas tersendiri dalam tulisan seri ilmu ushul fikih), dan lain-lain.

Baca Juga:  Kaidah Fikih: Pondasi Ambruk Bangunan Pun Roboh

Sedangkan hukum yang konstan, lintas ruang dan waktu adalah hukum yang menyangkut prinsip-prinsip dan asas yang berdasarkan dalil yang pasti (al-ahkam al-asasiyah), seperti keharaman berbuat zalim, berzina, mencuri, prinsip saling rela dalam setiap transaksi, berbakti kepada orang tua, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip tersebut tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, bahkan hadir untuk memperbaiki keadaan generasi lintas waktu. Akan tetapi, dalam tataran aplikasi, instrumen dan sarana yang digunakan, tetap berkemungkinan berubah sesuai ruang dan waktu. Perubahan itu bukan menyangkut substansi, namun hanya tataran sarana dan kreatifitas.

Aplikasi kaidah: di zaman yang penuh dengan kamuflase ini tentunya sulit mencari saksi yang memenuhi kriteria adil sebagai syarat dalam persaksian. Jika seorang hakim berkukuh untuk menetapkan persyaratan adil dalam persaksian maka akan mengakibatkan banyak hak yang terbengkalai. Oleh karena itu, ulama’ kontemporer memutuskan bahwa persaksian dalam persidangan boleh dilakukan oleh orang terbaik di kalangan masyarakatnya, walaupun tidak memiliki sifat ‘adalah dalam dirinya. Artinya, menurunkan kriteria saksi yang mengharuskan ‘adalah ke level di bawahnya.

Pada awalnya tidak diperbolehkan menerima gaji dari profesi sebagai petugas adzan, imam shalat, khatib jumat, guru Al-Qur’an, dan kegiatan-kegiatan syiar agama lainnya. Dikarenakan pada zaman itu semangat menegakkan syiar agama begitu menggelora dalam jiwa kaum muslimin. Namun, seiring dengan lemahnya semangat jihad dalam urusan agama karena tuntutan hidup yang semakin meningkat, ulama’ fikih memfatwakan boleh menerima gaji dari profesi tersebut untuk mendorong semangat mengajarkan Al-Qur’an dan menyebarkan ilmu serta menegakkan syiar agama.

Hikmah kaidah dalam kehidupan. Berpikir global bertindak lokal. Jadilah manusia yang fleksibel, mudah menyesuaikan dan bergaul. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Bersikap arif dan bijak dalam merspons perubahan yang terus berlari. []

Baca Juga:  Kaidah Fikih: Legalitas Syariat Menafikan Tanggung Jawab

Wallahu ‘alam

Bagikan Artikel ini:

About Zainol Huda

Alumnus Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep.

Check Also

fatwa

Memahami Fatwa (10): Syarat-Syarat Mujtahid

Artikel ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang syarat-syarat mujtahid. Uraian sebelumnya telah mengulas syarat mujtahid yang …

fatwa

Memahami Fatwa (9): Syarat-syarat Mujtahid

Dalam beberapa artikel sebelumnya telah diulas tentang kriteria seorang mufti. Para ilmuwan Islam berpandangan bahwa …