kaidah tentang syarat
kaidah tentang syarat

Kaidah Fikih: Menggantungkan Syarat yang Belum Ada

Secara bahasa, syarat sebagaimana dalam KBBI adalah tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi, bisa juga syarat merupakan sesuatu yang penting dan harus ada. Dua pengertian ini sudah mewakili pemahaman tentang apa itu syarat. Perbuatan yang berkonsekuensi hukum terkadang disertai dengan syarat yang belum dapat terpenuhi saat itu juga, tetapi masih bergantung terhadap kemungkinan terlaksananya syarat di kemudian hari.

Kaidah ini berbincang soal syarat yang masih menggantung, bagaimana status keberlangsungan hukum dari perbuatan yang masih bergantung pada syarat yang belum terpenuhi saat ini. Berikut redaksi kaidah tersebut:

اَلْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوْتُه عِنْدَ ثُبُوْتِ الشَّرْطِ.

 (Al-mu’allaq bi al-syarth yajibu tsubutuh ‘inda tsubut al-syarth)

Artinya: “Segala hal yang dikaitkan dengan syarat tertentu akan menjadi ketetapan manakala syarat tersebut terpenuhi.”

Ta’liq adalah menggantungkan sesuatu yang belum ada dengan sesuatu yang mungkin terjadi di masa mendatang. Lumrahnya menggunakan kata sambung yang bermakna syarat, seperti jika, apabila, manakala, kapan, dan semacamnya. Contoh, saya akan traktir kalian, jika saya diterima sebagai manager PT. Karya Bangsa.

Apabila melakukan ta’liq terhadap sesuatu yang benar-benar terjadi saat itu juga, maka diberlakukan dan harus dilaksanakan sejak itu. Misalnya, aku akan memberimu hadiah sepeda, apabila langit berada di atas kita. Demikian juga ta’liq terhadap sesuatu yang bisa terjadi, meskipun tidak mungkin menurut kebiasaan.

Misalnya, aku akan menikahimu jika aku tidak bisa terbang ke langit. Menurut kebiasaan normal manusia memang tidak bisa terbang, tetapi bukan hal yang mustahil manusia bisa terbang. Berbeda halnya dengan ta’liq terhadap sesuatu yang mustahil terjadi, misalnya, jika seekor gajah masuk ke lubang jarum benang, aku akan melamarmu. Ta’liq macam terakhir ini dihukumi sia-sia dan batal.

Baca Juga:  Kaidah Fikih: Tanggung Jawab Berbanding Maslahat

Akad yang terkait dengan ta’liq syarat terbagi dalam tiga kategori. Pertama, boleh ta’liq dengan syarat apa saja, walaupun tidak sejalan/tidak berkaitan dengan akad tersebut. Hal ini berlaku dalam akad pengguguran dan pembatalan murni, seperti talak dan memerdekakan budak. Dua wilayah ini sah menggantungkan syarat secara bebas, baik berkaitan (mulaim) atau tidak ada kaitannya sama sekali (ghairu mulaim). Misalnya, seorang suami mengatakan pada istrinya, kalau kamu mengulangi lagi perbuatan kurang baik itu, aku akan menceraikanmu (contoh mulaim). Kalau kamu masuk rumah Bu Ani, aku akan menceraikanmu (contoh ghairu mulaim).

Kedua, boleh ta’liq dengan syarat yang sejalan saja, yaitu syarat-syarat yang mendukung tercapainya akad. Ini berlaku dalam wilayah ijin dan pewenangan. Misalnya, dalam akad perwakilan. Kalau kamu menjumpai baju merk ini, size ini, warna ini, motif begini, di swalayan Andika, maka kamu menjadi wakilku untuk membeli baju tersebut. Contoh lain, seorang wali bilang kepada anaknya, kalau kamu sudah dewasa, aku ijinkan untuk berbisnis.

Ketiga, akad yang sama sekali tidak menerima ta’liq syarat. Hal ini berlaku dalam wilayah transaksi pertukaran harta, semisal jual beli, persewaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak sah jika dalam akad jaul beli menggantungkan syarat. Misalnya, kalau kamu berhasil memanjat pohon itu, aku akan membeli rumahmu.

Hikmah kaidah dalam kehidupan: sebuah prestasitidak mudah dicapai begitu saja, membutuhkan prasyarat yang harus dilakukan secara bertahap. Tuhan-pun terkadang tidak langsung mengabulkan permohonan hamba-Nya, Dia menunggu prasyarat tertentu yang tidak diketahui oleh hamba. Tugas seorang hamba berusaha dan mendekat kepada-Nya agar permohonan yang dipanjatkan mendapat restu-Nya. []

Wallahu a’lam Bisshawab.

Referensi primer:

Baca Juga:  Kaidah Fikih Induk Pertama: Niat

Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, Ak-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah, Dar ‘Imar, 1998.

Ahmad bin Syekh Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Damasykus: Dar al-Qalam, 1989.

Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba’, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Bagikan Artikel ini:

About Zainol Huda

Alumnus Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep.

Check Also

fatwa

Memahami Fatwa (9): Syarat-syarat Mujtahid

Dalam beberapa artikel sebelumnya telah diulas tentang kriteria seorang mufti. Para ilmuwan Islam berpandangan bahwa …

fatwa

Memahami Fatwa (8): Kepribadian Mufti Menurut Ahmad Bin Hambal

Seorang mufti menjadi corong dan mediator penyampai aturan-aturan syariat terutama yang terkait dengan hukum Islam. …