kaidah pemakluman hukum
kaidah pemakluman hukum

Kaidah Fikih: Pemakluman Terhadap Pengikut

Kaidah ini berbicara tentang barang atau seseorang yang berposisi sebagai sebagai tabi’, akan mendapatkan toleransi atau pemakluman hukum yang tidak bisa didapatkan ketika ia berposisi sebagai matbu’.


Dinamika kehidupan harus berjalan mengikuti rumus keseimbangan. Keseimbangan merupakan sunnatullah yang harus dipatuhi oleh semua makhluk apapun di muka bumi ini.

Jika terdapat pihak-pihak yang melawan rumus keseimbangan dengan melakukan upaya-upaya yang bertentangan, maka kehendak alam akan menjalankan keseimbangan dengan caranya sendiri. Cara alam melakukan keseimbangan ini akan memaksa penduduk bumi untuk ikut ‘aturan mainnya’.

Konsep keseimbangan juga berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu harus paham posisi dan peran dalam dunia sosial. Pemahaman akan peran dan posisi mengantarkan setiap orang untuk bersikap dan berperilaku sesuai kapasitas dan posisinya.

Jika berkapasitas sebagai harimau jangan bersikap layaknya kucing, jika berposisi sebagai ayam jangan bergaya seperti elang yang gagah. Lakukan sesuai porsi masing-masing agar keseimbangan tetap terjaga.

Kaidah berikut ini merupakan cerminan perilaku keseimbangan, bahwa rakyat awam harus diberikan pemakluman-pemakluman yang tidak bisa diberlakukan untuk kalangan elit, sebagaimana bunyi kaidah berikut:

يُغْتَفَرُ فيِ اَلتَّابِعِ مَالاَ يُغْتَفَرُ فيِ اْلمَتْبُوْعِ.

(yughtafaru fi at-tabi’ mala yughtafaru fi al-matbu’)

Artinya: “Perlakuan hukum yang dapat ditoleransi pada sesuatu yang mengekor, namun tidak tidak mendapatkan toleransi pada induk yang diikuti.”

Maksud kaidah ini bahwa sesuatu yang mengekor kepada sesuatu yang lain (tabi’) mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dengan induk yang diikuti (matbu’). Selama sesuatu tersebut diposisikan sebagai tabi’, maka akan mendapatkan toleransi atau pemakluman hukum yang tidak bisa didapatkan ketika ia berposisi sebagai matbu’.

Artinya, kriteria dan syarat yang ditentukan oleh syariat dalam objek transaksi harus dipenuhi secara sempurna. Namun, kriteria dan syarat tersebut menjadi longgar dan dapat ditolerir jika objek transaksi berbentuk sesuatu yang mengekor (tabi’).

Baca Juga:  Fikh Zakat ( 1 ): Sekolah Menarik Zakat, Ini Syarat-syaratnya !

Aplikasi kaidah: dalam akad wakaf disyaratkan barang yang diwakafkan (mauquf) harus berupa benda yang tak bergerak, seperti tanah atau rumah, kecuali barang yang sudah lumrah diwakafkan, seperti kitab, buku bacaan, atau alat-alat jenazah.

Akan tetapi, jika yang diwakafkan adalah sebuah rumah seisinya, maka diperbolehkan meskipun isi perabotan rumah tersebut terdapat benda yang bergerak dan dapat berpindah-pindah (manqulat). Karena benda manqulat tersebut posisinya mengekor (tabi’) kepada rumah.

Serah terima dalam sebuah transaksi tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Penjual tidak bisa memiliki peran ganda sekaligus sebagai wakil menerima barang atas nama pembeli. Akad perwakilan semacam ini tidak sah, sehingga jika terjadi kerusakan pada barang yang dibeli tetap menjadi tanggung jawab penjual.

Berbeda dengan perwakilan yang mengekor (tabi’), sebagaiaman jika pembeli menyerahkan sebuah wadah kepada penjual untuk dijadikan takaran dan tempat barang belanjaan, lalu penjual menerimanya. Pada saat penjual meletakkan belanjaan pada wadah pembeli ini dianggap sebagai bentuk serah terima dari penjual kepada pembeli, meskipun yang melakukan adalah satu orang, yaitu penjual. Akad perwakilan semacam ini sah, karena mengekor pada perintah pembeli untuk meletakkan barang belanjaan pada wadah yang diserahkan tersebut.

Dalam medan pertempuran diperbolehkan memanah temannya sesama tentara muslim demi membidik musuh kafir yang menjadikan tameng dan berlindung di balik tentara tersebut. Padahal jika sengaja ingin membidik teman sesama adalah haram, namun karena posisinya sebagai pengekor, bukan tujuan utama maka diperkenankan.

Hikmah kaidah dalam kehidupan. Kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh seorang tokoh dan figur panutan menjadi aib dan kesalahan besar di mata masyarakat. Hal ini akan mendapatkan respon yang berbeda dengan kesalahan yang sama, jika dilakukan oleh orang awam dan masyarakat biasa.

Baca Juga:  Kaidah Fikih: Tidak Boleh Melangkahi Pemimpin

Kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat awam mendapatkan pemakluman dan menjadi hal yang lumrah, sementara jika yang melakukan adalah seorang tokoh panutan menjadi luar biasa. Hal ini terjadi disebabkan peran dan status sosial mereka berbeda, maka bersikaplah sesuai peran dan posisi dalam dunia sosial. []

Wallahu ‘alam

Bagikan Artikel ini:

About Zainol Huda

Alumnus Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo dan Dosen STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep.

Check Also

fatwa

Memahami Fatwa (10): Syarat-Syarat Mujtahid

Artikel ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang syarat-syarat mujtahid. Uraian sebelumnya telah mengulas syarat mujtahid yang …

fatwa

Memahami Fatwa (9): Syarat-syarat Mujtahid

Dalam beberapa artikel sebelumnya telah diulas tentang kriteria seorang mufti. Para ilmuwan Islam berpandangan bahwa …